Umur Pembuangan Sampah Piyungan Tinggal 3 Tahun

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY, Hananto Hadi Purnomo menyatakan bawasanya usia teknis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan sudah habis. Kalaupun dipaksakan, Piyungan bisa menampung sampah maksimal untuk 3 tahun kedepan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Hananto memimpin paparan Market Sounding PPP Piyungan Regional Landfill Development, di Gedhong Pracimosono, Komplek Kepatihan, Senin (30/11/2020). Saat ini TPA Regional Piyungan menerima sampah rata-rata sekitar 600 ton per hari dari beberapa wilayah di DIY.

“Jumlah sampah DIY total 1.703 ton perhari. Diproyeksikan, pada tahun 2042, jumlahnya akan naik menjadi 2.313 ton per hari di mana akan terkumpul sebanyak 1.939 ton sampah dan akan dibuang di TPA Piyungan sekitar 905 ton setiap harinya,” ungkap Hananto.

Pemda DIY berupaya melakukan optimalisasi pada sel sampah lama. Pasalnya Piyungan diperkirakan hanya bisa bertahan dua hingga tiga tahun kedepan karena dampaknya akan sangat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan.

Saat ini Pemda DIY sedang mendorong investasi pengelolaan sampah. Namun selain itu ada upaya menekan produksi sampah dengan melakukan pengolahan limbah sebelum penimbunan juga meningkatkan pengumpulan sampah dan pengelolaan sampah yang terdesentralisasi.

“Dengan adanya upaya demikian, harapannya pengumpulan sampah di masa yang akan datang akan lebih efisien yakni 80 persen untuk Bantul, 80 persen untuk Sleman, dan 98 persen untuk Yogyakarta. Harapannya, lahan baru TPA Piyungan yang telah dilengkapi dengan teknologi pengelolaan sampah tersebut, dapat terealisasi pada awal bulan Januari tahun 2025,” ungkapnya lagi.

Sementara terkait investasi pengelolaan sampah, Hananto mengatakan masih diperlukan dukungan dari Pemda DIY terutama infrastruktur, amdal, pengembangan rencana induk limbah yang terperinci untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan limbah dan pengelolaan limbah yang terdesentralisasi dan tanah perluasan TPA yang bebas sengketa. “Perlu ada pula regulasi, penanganan masalah sosial serta adanya jaminan limbah minimum serta jaminan lain dari pemerintah,” pungkas dia. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI