Upah Minimum Tak Naik 2021, Begini Suara Buruh DIY

YOGYA, KRJOGJA.com – Munculnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan pada 26 Oktober kemarin tentang penetapan upah minimum 2021 pada masa pandemi Covid-19 mendapat tanggapan buruh. Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM – SPSI DIY) melayangkan kekecewaan atas munculnya surat tersebut karena dirasa tak disertai kajian mendalam dan detail kondisi saat ini.

Waljid Budi Lestarianto, Ketua PD FSP RTMM-SPSI DIY mengatakan munculnya surat edaran Menaker tersebut tidak disertai survei mendalam terkait kondisi yang terjadi hari ini. “Surat Edaran itu jadi kebijakan pemerintah sebagai pedoman dalam penetapan upah minimum karena sikon pandemi covid. Tapi apakah semua perusahaan berdampak besar, seberapa dampaknya, ini harus dibuktikan,” tegas Waljid, melalui siaran pers tertulis, Selasa (27/10/2020).

Keputusan penetapan upah dinilai buruh tidak melalui hasil kesepakatan bersama antara serikat pekerja atau serikat buruh. “Upah minimun adalah untuk pekerja baru dengan masa kerja 0 tahun dan/atau dibawah 1 tahun, dengan demikian kita harus merundingkan untuk yang di atas 1 tahun agar adil dan memberi motivasi,” sambung Waljid.

FSP RTMM – SPSI DIY meminta apabila nantinya kenaikan upah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maka pelaksanaan atau perubahan harus disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja. “Di sini serikat pekerja punya hak penuh untuk merundingkan dan menolak apabila keberatan,” tandas dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran bagi Gubernur di seluruh Indonesia terkait pedoman penetapan upah minimum yang isinya menyatakan upah minimum disamakan dengan nilai tahun 2020. Pertimbangannya, kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI