Usulan Penggantian Sistem Akreditasi, Butuh Pertimbangan Matang

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk mengganti sistem akreditasi di sekolah menjadi dua klasifikasi yaitu ’terakreditas’’ dan ’tidak terakreditasi’ butuh pertimbangan matang. Karena seandainya usulan tersebut benar-benar diterapkan pasti akan ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan.

“Adanya faktor positif dan negatif tersebut perlu dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan baru terkait akreditasi sekolah. Hal itu penting, supaya Kebijakan yang diambil tidak sampai menurunkan semangat dalam meningkatkan kualitas sekolah dan pendidikan nasional,” kata Wakil Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof Dr Buchory MS MPd.

Buchory mengungkapkan, usulan untuk mengganti sistem akreditasi di sekolah pasti sudah melalui sejumlah pertimbangan. Kendati demikian, sebelum nantinya kebijakan tersebut diterapkan, alangkah baiknya jika memperhatikan kondisi lapangan dan dampak yang ditimbulkan. Misalnya sisi positifnya dari adanya dua klasifikasi dalam sistem akreditasi adalah jumlah sekolah yang terakreditasi akan jauh lebih banyak.

Sementara jumlah sekolah yang belum atau tidak terakreditasi hanya sangat sedikit. Kondisi seperti ini akan meningkat brach image bagi sekolah di mata masyarakat. Sehingga masyarakat akan memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya dan dapat mendukung program zonasi dalam proses penerimaan calon murid baru.

Dengan demikian rencana tersebut bisa sejalan dengan kebijakan zonasi yg akan diperketat pelaksanaannya. “Adapun sisi negatif dari kebijakan itu akan dirasakan oleh sekolah yang sudah dalam kondisi mampu melampaui standar nasional pendidikan. Sehingga mestinya dapat memperoleh peringkat akreditasi unggul (A) tetapi harus puas dengan peringkat terakreditasi saja. Padahal tujuan akreditasi adalah untuk mengetahui kelayakan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan indikator memenuhi minimal 8 standar nasional pendidikan,”paparnya.

Ketua Harian Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa Ki Suwarjono setuju dengan usulan Mendikbud terkait akreditasi sekolah menggunakan istilah terakreditasi dan tidak terakreditasi. Hal itu menurutnya, akan menghilangkan favoritisme sekolah. ”Akreditasi bisa menjadi sebab orangtua murid berbondong-bondong ke sekolah favorite, mereka akhirnya hanya mengejar akreditasi, mengejar label,” kata Ki Suwarjono.

Padahal menurutnya, pendidikan tidak bisa seperti itu. Pendidikan harus mengutamakan kompetensi. Dua istilah itu juga menguntungkan bagi sekolah swasta yang kualitasnya tidak begitu menggembirakan. Ketika akreditasi nilainya rendah dengan label rendah pula.

Sementara anggota Dewan Pendidikan DIY Drs Timbul Mulyono MPd menambahkan, mestinya tetap ada pedoman indikator penentuan klasifikasi, dan itu harus diberikan kepada sekolah sejak dini supaya dapat menyesuaikan. (Ria/War)

BERITA REKOMENDASI