Wakil Ketua DPRD DIY: Putusan MK Tak Ubah UUK

YOGYA, KRJOGJA.com – Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto ikut ambil suara terkait dikabulkannya uji materi pasal 18 ayat 1 huruf m Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewan DIY. Inung, sapaan akrab Arif Noor mempertanyakan apa tujuan di balik dikabulkannya gugatan tersebut oleh Mahkamah Konstiusi (MK).

Kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Kepatihan Selasa (5/9/2017) Inung mengatakan bahwa keputusan MK terkait pasal 18 ayat 1 huruf m tidak mengubah sedikitpun esensi dari UUK. Hal tersebut menurut Inung membuat DPRD DIY belum akan mengambil sikap dan langkah terkait putusan MK.

"Sampai saat ini DPRD DIY berpandangan bahwa tidak ada hal apapun yang berubah dari UUK. Kami masih menjadikan UUK berlaku penuh sebagai rujukan penuh dalam pembahasan peraturan di tingkat bawah," terangnya.

Inung dalam kesempatan tersebut juga mempertanyakan apa agenda di balik dikabulkannya gugatan uji materi pasal 18 ayat 1 huruf m oleh MK yang dirasa akan membuka celah gugatan lain pada undang-undang tersebut. "Menarik mempertanyakan putusan MK apakah sebenarnya untuk memberikan asas keadilan penuh kemudian pemilihan bukan penetapan. Saat ini dewan tetap mengacu pada UUK tapi kalau ada langkah selanjutnya sampai dengan merevisi maka implikasinya akan sampai ke bawah," sambungnya.

Inung berpandangan, seharusnya apabila ingin menghilangkan diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut, maka semangat awal pembentukan UUK juga harus dipertanyakan kembali. "Kita sudah sepakat hak politik diambil dengan penetapan sebagai demokrasi di tingkatan kita dan negara memandang asimetris. Nanti kita tunggu nalar dari pembentuk undang-undang karena pun perempuan yang bisa menjadi gubernur juga tertentu, misalnya Mbak Siska atau Bu Supriyati apakah bisa, kan tidak bisa, tentu ini bukan representasi keadilan secara utuh," ungkapnya lagi. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI