Warga Mengawasi, Pemanfaatan Danais Tak Boleh Asal-Asalan

YOGYA, KRJOGJA.com – Adanya dana Keistimewaan DIY merupakan konsekuensi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan (UUK) DIY. Pemanfaatan Danais tersebut tidak bisa asal-asalan dan harus dipertanggungjawabkan karena merupakan uang rakyat yang diperuntukan bagi pembangunan keistimewaan masyarakat DIY.

Asisten Keistimewaan Setda DIY Didik Purwadi mengatakan, tata cara pengalokasian, penyaluran dan pengelolaan Danais diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.07/2013  dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2016  yang merupakan turunan dari Perdais. Prinsipnya yang melaksanakan Danais tersebut adalah Pemerintah Daerah (Pemda) DIY yang diturunkan sampai kabupaten/kota se-DIY sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Objek dari Danais adalah seluruh masyarakat DIY, sehingga apabila yang melaksanakan Pemda bukan berarti merekalah yang diuntungkan. Pemda justru sebagai aktor dan regulator di dalam membangun keistimewaan DIY," papar Didik kepada KRJOGJA.com dikantornya Kompleks Kepatihan, Selasa (30/1/2018).

Didik menjelaskan, pemanfaatan Danais memang harus sesuai dengan lima urusan keistimewaan DIY, contohnya urusan kebudayaan maka program/kegiatan yang bisa dilakukan harus ada unsur untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan sejarahnya. Akses Danais sebenarnya untuk masyarakat DIY, hanya saja untuk perencanaanya tetap pemerintah. Ketika masyarakat merasa ingin mengajukan usulan program/kegiatan menggunakan Danais, mereka bisa mengusulkan kepada Pemda ataupun dinas-dinas terkait sesuai mekanisme.

"Seringkali dimaknai keliru adalah Danais itu seolah-olah dikucurkan dari pemerintah pusat ke DIY lalu bisa dibagi-bagi langsung kepada masyarakat. Pandangan inilah keliru, justru masyarakatlah yang dijadikan ujung tombak usulan program/kegiatan pemanfaatan Danais tersebut karena mereka lebih mengetahui persoalan di desanya masing-masing," tandas Didik.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY ini menegaskan masyarakat bisa mengusulkan pemanfaatan Danais tersebut kepada Pemda atau dinas terkait. Pengajuan usulan tersebut akan ditampung oleh Pemda untuk dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan atau tidak dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DIY. Kriteria pemanfaatan Danais ini harus disesuaikan dengan visi misi Gebernur DIY, mendukung tujuan pencapaian pembangunan keistimewaan DIY dan lain-lain.

Komentar serupa diungkapkan oleh Ketua Dewan Kebudayaan DIY, Dr Djoko Dwiyanto. Menurutnya, penggunaan Danais harus sesuai dengan lima urusan keistimewaan yang sudah ditentukan, jadi tidak boleh asal-asalan. Hal itu penting, supaya keberadaan Danais bisa benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan keistimewaan, seperti yang menjadi cita-cita bersama. Oleh karena, itu, selain perencanaan yang cermat, perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang baik.

"Supaya nantinya pemanfaatan Danais bisa benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar untuk event yang kurang bermanfaat, butuh perencanaan matang dan pengawasan yang baik. Saya kira supaya pengawasan Danais bisa maksimal, perlu ada semacam tim independen (tim khusus) untuk itu. Saya khawatir kalau modelnya, masih seperti sekarang target yang ingin dicapai tidak bisa maksimal," terang Djoko.

Lebih lanjut Djoko menambahkan, dewan kebudayaan DIY mendukung penuh upaya, pembangunan keistimewaan. Tentunya program-program dalam pembangunan itu harus sesuai dengan tujuan dan lima urusan keistimewaan. Bukan sebaliknya, hanya untuk event tertentu yang sifatnya jangka pendek dan kurang bermanfaat. (Ira/Ria)

BERITA REKOMENDASI