Warga Pekerja Harian Menangis di DPRD DIY

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Oktaviana Istinawati, seorang pedagang asongan menangis tersedu saat mengadukan nasibnya di hadapan Komisi D DPRD DIY, Jumat (30/07/2021) siang. Ia tak henti tersedu, karena kebingungan atas situasi yang dihadapi, tak bisa bergerak mencari nafkah.

Oktaviana menyampaikan betapa kebingungan warga masyarakat kecil di luar yang bekerja harian. Kebijakan penutupan jalan mengurangi mobilitas dan penularan Covid yang tak berbanding dengan pemberian bantuan pemerintah pada rakyatnya justru semakin menyiksa.

“Kami masih bisa cari jalan tikus untuk jualan barang-barang ke tempat saudara, cari hutangan. Tapi, sekarang ini kita seperti dibunuh tapi secara halus. Banyak yang tidak bisa makan karena orang kecil itu cari makan sekarang untuk hari ini. Dulu di DPR minta suara sama kita tapi setelah duduk dia lupa hak rakyatnya. Saya masih bisa hutang tapi orang kecil di luar sana tidak bisa, tidak ada jalan mencari nafkah. Kasihanilah, berikan hak-haknya mencari nafkah, hak ini ditutup. Bagaimana ini kita akan mati perlahan-lahan,” jerit Oktaviana.

Situasi saat ini, Oktaviana menyebut bahwa banyak rekan-rekannya dari pekerja harian yang mati perlahan karena tak bisa mencari nafkah. Bukan hanya Covid saat ini lawan mereka, namun juga kelaparan dan beban tekanan ekonomi.

“Tidak ada jalan untuk mencari nafkah, kasihanilah orang kecil, berikan hak itu. Sekarang ini UUD 45 dilanggar, kita akan mati perlahan. Mereka mati bukan karena Covid tapi mati karena tekanan ekonomi. Mereka mati dan itu tanggung jawab kita, kita orang cerdas tapi rakyatnya kok menderita seperti ini,” sambung dia.

Aisyah, salah satu perwakilan UMKM meminta pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan situasi yang dialami rakyat di bawah. UMKM tak melulu ingin meminta Rupiah dalam bentuk bantuan namun juga kebijakan yang tidak mempersulit gerak berdagang mereka.

Begitu pula Bambang Tri Sardono, pengemudi warga Ngampilan bahkan sampai menunjukkan uangnya yang tinggal Rp 9 ribu di sakunya. Ia mengaku kebingungan karena tak tahu lagi bagaimana harus membayar SPP sekolah anaknya juga membayarkan cicilan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

“Istri saya sekarang sakit karena memikirkan saya dan semua yang terjadi pada kami. Bayangkan saja, ini uang saya tinggal Rp 9 ribu. Kami tidak tahu lagi mesti bagaimana,” teriaknya sembari tersedu.

Sementara, Sofyan Dharmawan, Anggota Komisi D yang menemui warga menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang terjadi saat ini. Dewan selama ini terus berjuang agar aspirasi warga tersampaikan dengan jelas pada Gubernur DIY selaku pengambil kebijakan.

“PPKM jelas membawa konsekuensi, dan Pemda harus memberikan solusi. Misalnya ini ditutup, maka harus diberi asupan karena kalau vaksin saja tidak ada asupan tidak bisa memberi imunitas. Ini bukan asumsi kita bahwa vaksin diberikan tak membentuk imunitas ketika masyarakat tak ada asupan makanan yang masuk,” tegasnya.

Dewan menurut Sofyan menegaskan bahwa pihaknya sudah meminta agar Pemda DIY memberikan jaminan hidup pada warga yang terdampak. Basis data yang harus digunakan yakni berbasis RT/RW bukan lagi data Dinas maupun Kementrian di pusat.

“Kami tegas kalau data yang dipakai DTKS saja, tidak akan selesai. Situasinya berbeda ya gunakan data yang update secepat kondisi di lapangan. Jangan terpaku dengan data yang tak bisa update sesuai kenyataannya. RT/RW sampai lurah buat surat pertanggungjawaban bahwa rakyat membutuhkan sehingga bisa mengakses jadup dari sumber anggaran manapun, APBD, APBDes dan APBN,” tandas dia. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI