Wartawan Kulonprogo Dipanggil Polisi, JPW Angkat Bicara

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Jogja Police Watch (JPW), menanggapi pemanggilan wartawan SKH Kedaulatan Rakyat, Asrul Sani oleh pihak Kepolisian Resor Kulonprogo, Kamis (20/12/2018). JPW menilai polisi gegabah dengan memanggil wartawan sebagai saksi yang mana profesi tersebut dilindungi undang-undang.

Kepala Humas JPW, Baharudin Kamba mengatakan saat ada pernyataan narasumber di media dipersoalkan dan wartawan diminta menjadi saksi oleh pihak kepolisian, maka mekanismenya tidak tepat. Menurut dia, proses seharusnya diselesaikan melalui hak jawab, hak koreksi atau ke Dewan Pers bukan malah ke polisi dan lalu kemudian polisi memanggil wartawan tersebut.

“Bukan justru kemudian lari dengan pasal pidana karena hal tersebut sangat tidak demokratis selain juga menghabiskan waktu dan energi bagi wartawan itu sendiri serta bisa juga kehilangan berita yang lebih penting daripada memenuhi panggilan dari pihak kepolisian,” ungkap Kamba melalui siaran pers, Kamis (20/12/2018).

Baharudin Kamba menegaskan, aturan terkait hal tersebut sudah tercantum dalam nota kesepahaman antara pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Dewan Pers pada pasal 4. Dalam pasal itu kepolisian harus mengarahkan kasus yang dilaporkan agar diselesaikan melalui Dewan Pers terlebih dahulu, bukan malah pihak kepolisian memanggil wartawannya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas berita yang ditulis.

“Dalam Undang-undang Pers, narasumber justru dilindungi di mana hal tersebut terlihat pada keberadaan hak tolak di media. Hak tolak merupakan bentuk tanggungjawab wartawan di depan hukum terhadap pemberitaan yang dibuatnya. Peraturan hak tolak telah diatur dalam Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 pasal 1, pasal 4, dan pasal 7 serta Pedoman Dewan Pers Nomor : 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik,” tegasnya.

JPW menilai polisi gegabah terkait pemanggilan wartawan KR tersebut sebagai saksi. “Saya kira polisi jangan gegabah dan sembarangan untuk memanggil wartawan untuk menjadi saksi dalam kasus hukum karena mekanismenya sudah jelas dan tegas yakni melalui Dewan Pers bukan dibawah ke Kepolisian. Persoalan ini harusnya menjadi koreksi dari pimpinan dalam hal ini Kapolda DIY, Irjen Pol Ahmad Dofiri terhadap kinerja bawahannya,” pungkasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI