Waspada ‘Politik Gentong Babi’ di Pilkada DIY

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Tiga kabupaten DIY yakni Sleman, Bantul dan Gunungkidul bersiap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember mendatang. Calon-calon incumbent kembali maju dalam kontestasi akhir tahun nanti yang ternyata rawan melakukan penyalahgunaan kewenangan serta sumber daya anggaran.

Dosen Fisipol UMY, Bambang Eka Cahya mengatakan sampai saat ini memang dalam peraturan terkait pilkada masih ada ruang gelap yang kerap dimanfaatkan kandidat terutama petahana. Ruang-ruang tersebut luput dari aturan yang membuat para calon terutama petahana masuk dengan begitu mudah dengan memainkan anggaran.

“Sudah sejak 2005 jadi keluhan bagaimana anggaran publik disalahgunakan untuk keuntungan politik peserta pilkada. Ada banyak peluang di APBD dan APBN untuk pilkada. Paling sering yakni disebut dengan politik gentong babi yakni menggunakan anggaran publik dengan mengalihkan anggaran untuk keuntungan politik sendiri termasuk sampai membeli suara,” ungkap Bambang dalam diskusi media, Sabtu (29/08/2020).

Beberapa waktu belakangan, publik begitu akrab dengan bantuan sosial (bansos) akibat pandemi Covid. Ini disebut Bambang menjadi salah satu ruang yang dimanfaatkan para calon karena dibiayai negara.

“Rakyat kita pragmatis, diberi bantuan dia melihat siapa yang memberi bantuan. Ini menguntungkan petahana atau orang yang didukung petahana. Anggaran publik dialihkan untuk calon yang didukung. Saat ini di masa pandemi, bantuan sosial meningkat dan datanya meningkat signifikan. Jelang pilkada pula, ini ditengarai menjadi indikator politik gentong babi,” sambung dia.

Di wilayah DIY misalnya, saat ini mulai bermunculan spanduk sosialisasi program pemerintah namun dengan disertai foto citra diri yang secara semiotika tak berhubungan. “Sayangnya kita tak punya aturan tentang hal itu. Namun bisa dicermati, dan jadi pendidikan politik untuk masyarakat. Salahnya di mana, menggunakan anggaran publik untuk keuntungan pihak tertentu,” ungkapnya lagi.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budi Masturi hampir selalu menemui kasus-kasus tersebut selama pemilu sejak beberapa tahun silam. Biasanya menurut Budi, calon incumbent yang diadukan melakukan praktik nir etika tersebut.

“Ini yang harus kita semua soroti dalam pilkada kedepan. Harapannya, masyarakat semakin terang dalam pendidikan politik dan media harus terus mengingatkan akan hal itu,” tandas Budi. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI