Waspadai Aksi Penipuan Investasi Bodong

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY sepanjang tahun 2020 (terhitung sejak Januari hingga Juni 2020) tergolong cukup beragam, mulai dari kejahatan konvensional hingga yang ‘modern’. Semakin berkembanganya teknologi, ternyata turut mempengaruhi modus operandi (MO) para pelaku kejahatan. Menghadapi realita tersebut, mengharuskan aparat penegak hukum (kepolisian) meningkatkan kinerja agar memenuhi standar profesional, modern, dan terpercaya (Promoter) yang dicanangkan Kapolri, sekaligus sejalan dengan misi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Menyikapi maraknya berbagai tindak kejahatan, memantik kepolisian untuk membuktikan kemampuannya sebagai aparat penegak hukum, di samping juga sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Secara sederhana bisa ditandaskan bahwa negara (dalam hal ini polisi) tidak boleh kalah oleh kejahatan dan para pelaku kejahatan. Negara (polisi) harus hadir setiap saat di tengah-tengah masyarakat dalam menghadapi para pelaku kejahatan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimun) Polda DIY Kombes Pol Burkan Rudy Satria SIK didampingi KBO Ditreskrimum Polda DIY AKBP Hadi Prayitno SH, Rabu (05/08/2020) mengemukakan polisi tidak boleh ‘lemah’ dalam menghadapi berbagai tindak kejahatan. Pasalnya, polisi menyandang amanah yang diberikan oleh bangsa dan negara, untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sekecil apapun tindak kejahatan yang menimpa masyarakat, harus ditangani secara proporsional dan profesional. “Hal itu untuk membuktikan bahwa tugas pokok polisi melindungi dan melayani masyarakat terpenuhi,” ucap Burkan Rudy Satria.

Secara garis besar disampaikan selama Januari-Juni 2020, pihak Polda DIY menerima 183 laporan kejadian dan berhasil diselesaikan sebanyak 178, Polresta Yogyakarta (227 laporan kejadian, selesai 175), Polres Sleman (815 laporan kejadian, selesai 480), Polres Bantul (468 laporan kejadian, selesai 347), Polres Kulonprogo (310 laporan kejadian, selesai 189), dan Polres Gunungkidul (113 lapooran kejadian, selesai 84).

Mengenai keseriusan polisi dalam memerangi kejahatan, Burkan Rudy Satria menyodorkan fakta tindak kejahatan yang dilaporkan ke Polda DIY dan penanganan yang dilakukan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY. Tercatat ada 317 perkara penipuan/perbuatan curang yang dilaporkan, dengan jumlah penyelesaian sebanyak 191. Menyusul pencurian biasa (279 perkara, selesai 190), pencurian dengan pemberatan/curat (225 perkara, selesai 166), pencurian kendaraan bermotor/curanmor (195 perkara, selesai 61), penggelapan (169 perkara, selesai 129), pencirian dengan kekerasan/curas (47 perkara, selesai 30), dan pencurian ringan (19 perkara, selesai 10).

Selain penanganan perkara-perkara disebutkan, Ditreskrimum Polda DIY bersama Polres Sleman, Polresta Yogyakarta, Polres Bantul, Polres Kulonprogo, dan Polres Gunungkidul, juga menangani sejumlah perkara penganiayaan ringan dan berat. Tidak kurang 35 perkara penganiayaan berhasil diungkap dengan total tersangka lebih dari 40. Terbanyak dalam perkara ini adalah tindak kejahatan jalanan atau sering diistilahkan sebagai klithih, yang rata-rata pelakunya kalangan remaja. “Kejahatan klithih yang memakan korban belasan orang, baik luka berat hingga meninggal dunia dalam kurun waktu dua tahun terakhir cukup meresahkan masyarakat,” jelas Burkan Rudy Satria.

Tak tanggung-tanggung untuk memberantas kejahatan klithih, Kapolda DIY Irjen Pol Drs Asep Suhendar MSi memerintahkan jajarannya sigap dalam menanggulangi dan mengatasi klithih. Patroli secara terbuka dan tertutup pun dilakukan oleh jajaran Polda DIY beserta masing-masing Polres dan Polresta. Upaya mengatasi tindak kejahatan jalanan itu dilakukan hingga ke tingkat Polsek, baik berupa penyuluhan, operasi senjata tajam (sajam), minuman keras (miras), dan obat-obatan berbahaya (baya), hingga represif berupa penangkapan sekaligus memejahijaukan para pelaku kejahatan jalanan yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Guna menuntaskan berbagai perkara yang ditangani, kepolisian harus memberikan kepastian hukum, baik kepada korban maupun pelaku. Penentuan seseorang sebagai tersangka harus berdasar peraturan perundang-undangan (KUHP dan KUHAP). Sebelum menentukan status tersangka, terlebih dahulu dilakukan gelar perkara. Jika terpenuhi sedikitnya dua (2) alat bukti, polisi baru bisa menentukan seorang pelaku kejahatan berstatus sebagai tersangka. “Jadi perlu proses untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka,” jelasnya.

BERITA REKOMENDASI