WFH 50 Persen Bakal Diberlakukan Bagi Kantor Pemerintah

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Menindaklanjuti Instruksi Gubernur (Ingub) soal Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), Pemda DIY memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) 50 persen bagi kantor pemerintah, selama kebijakan PTKM diberlakukan (11 – 25 Januari). Kendati WFH diterapkan dipastikan tidak akan mengganggu layanan publik. Bahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY menegaskan, WFH bukan berarti libur. Karena ASN dan pegawai Pemda DIY akan tetap bekerja memenuhi target yang sudah ditentukan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

”Meski diterapkan kebijakan WFH, bukan berarti para pegawai (ASN) libur. Karena mereka akan tetap bekerja di rumah sesuai dengan ketugasannya masingmasing. Adapun untuk layanan publik yang esensial seperti Rumah Sakit dan BPBD serta beberapa lainnya, tidak ada WFH,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Amin Purwani.

Amin mengungkapkan, untuk pelaksanaan (pembagian) WFH 50 persen tersebut, diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing kepala OPD. Begitu pula untuk pengawasan, Kepala OPD harus tetap bisa memastikan target tercapai meski pegawainya WFH. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan WFH, Pemda DIY juga menerbitkan SE terkait tata cara Presensi bagi ASN.

”SE ini berisi mekanisme dan tata cara presensi yang berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemda DIY, baik PNS, CPNS, maupun tenaga bantu. SE ini sebagai tindak lanjut SE Gubernur DIY yang sudah menetapkan pengaturan WFH (work from home) 50 persen bagi ASN Pemda DIY,” jelas Amin.

Sementara, menurut Walikota Yogya Haryadi Suyuti, kebijakan WFH dengan kapasitas 50 persen tidak hanya berlaku bagi perkantoran negeri melainkan juga swasta. Aturan menyangkut kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat tersebut sudah dituangkan dalam SE walikota yang berlaku 11-25 Januari 2021.

”Dasarnya kan sudah ada instruksi Gubernur yang juga didasarkan pada instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pada dasarnya kita siap menjalankan instruksi tersebut. Harapan saya masyarakat menjaga diri untuk tidak beraktivitas di luar tapi tingkatkan aktivitas di rumah yang sehat dan produktif,” papar Walikota Yogya Haryadi Suyuti.

Menurut Haryadi, penduduk Kota Yogya sebetulnya hanya sekitar 450.000 jiwa. Akan tetapi aktivitas yang terjadi di Kota Yogya bisa mencapai dua kali lipat lebih atau sekitar 1,2 juta jiwa. Oleh karena itu, protokol yang diterapkan dalam pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat itu bukan regulasi dari pemerintah kepada masyarakat melainkan perilaku individu.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menambahkan koordinasi tingkat akhir untuk penerapan pengetatan kegiatan masyarakat sudah ia lakukan bersama lintas daerah di DIY. Sehingga sudah ada kesamaan seluruh aturan yang ada di tiap daerah supaya masyarakat memiliki panduan yang pasti.

Diakuinya, kebijakan WFH 50 persen berlaku untuk semua unsur di tingkat pemerintahan maupun swasta. Teknis pelaksanaannya pun disesuaikan dengan kebijakan pengelola. Selain WFH, pembatasan juga diberlakukan untuk ruang publik, restoran, pusat perbelanjaan, tempat wisata hingga kegiatan masyarakat.

Seluruh kegiatan itu harus sudah berakhir pukul 19.00 WIB serta pengunjung maksimal hanya 25 persen dari kapasitas. Khusus untuk kegiatan masyarakat di ruang umum paling banyak diisi oleh 50 orang dengan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang, tetap diizinkan sesuai jam operasional.

Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) DIY Biwara Yuswantana menegaskan, aktivitas perkantoran di lingkungan BPBD DIY tetap normal seperti hari-hari biasanya pada saat diberlakukannya PTKM tersebut. (Ria/Dhi/Ira)

BERITA REKOMENDASI