Zonasi Guru Bentuk Pemerataan Pendidikan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Keinginan pemerintah pusat untuk menerapkan zonasi guru guna meningkatkan pemerataan pendidikan, memiliki dampak positif dan negatif. Kompetensi dan kualifikasi yang cukup beragam, menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan, sebelum kebijakan zonasi itu diterapkan. Jangan sampai kebijakan zonasi guru yang diharapkan bisa meningkatkan pemerataan pendidikan justru menimbulkan persoalan baru.

"Terus terang kalau saya secara pribadi, rencana melakukan zonasi guru ini perlu pertimbangan matang. Mengingat kompetensi dan kemampuan guru yang cukup beragam. Oleh karena itu, seandainya kebijakan zonasi guru akan diterapkan, sebaiknya ada seleksi kualifikasi terlebih dahulu," kata mantan ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY, Ahmad Zainal Fanani SPd MA.

Ahmad Zainal Fanani mengungkapkan, salah satu tujuan pemerintah untuk menerapkan zonasi guru adalah mempermudah penanganan dan pengelolaan guru. Mulai dari distribusi, peningkatan kompetensi, pengembangan karir sampai penyelenggaraan berbagai kegiatan pendidikan. Walaupun begitu, pihaknya berharap agar penerapan kebijakan soal zonasi guru tidak terlalu kaku, sebaliknya mempertimbangkan kualifikasi dan kondisi di lapangan.

Terpisah anggota Dewan Pendidikan DIY Drs Timbul Mulyono MPd menyebutkan sudah ada aturan dari Bidang GTK Dikmensus Disdikpora DIY sudah mulai tahun 2018 kemarin diatur, guru bisa pindah dari Sleman ke Kota dan sebaliknya. Guru bisa pindah antar Kabupaten dan Kota.Tetapi menurutnya yang menjadi dasar pemerataan adalah guru matapelajaran yang diperlukan, kemampuan dan pengalaman tugas mengajar.

Sementara Ketua Harian Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa Ki Suwarjono berpendapat zonasi guru sesuai dengan program tripusat pendidikan. Karena guru dan siswa tinggal di dekat sekolah guru dan siswa bisa mengikuti kegiatan pemuda di sekitar sekolah yang sesuai dengan program sekolah. (Ria/War)

BERITA REKOMENDASI