Zonasi Guru Perlu Dievaluasi

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Sejak sistem zonasi diterapkan, khususnya untuk tenaga pengajar, guru harus siap-siap dipindah ke sekolah lain. Rotasi itu berlaku untuk semua sekolah, meski guru tersebut disukai oleh siswanya karena cara mengajar yang baik. Namun demikian, persoalan yang dihadapi banyak sekolah, tidak hanya bagus atau tidaknya guru yang tersedia, namun ternyata banyak sekolah yang merasakan masih kurangnya tenaga guru.

Guru yang pensiun, tidak diganti dengan tenaga baru yang mencukupi. Kurangnya tenaga guru ini sudah menjadi keluhan banyak sekolah, tidak hanya sekolah favorit, tetapi juga sekolah yang berada di pinggiran kota hingga daerah terpencil. Sehingga langkah rolling guru tidak menyelesaikan masalah karena ternyata sekolah tetap kekurangan guru.

Yustina Sri Rahayu, salah seorang pengawas SMA, Balai Pendidikan Menengah Kulonprogo, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) DIY, mengungkapkan kebijakan zonasi guru perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan analisa kebutuhan guru di sekolah bersangkutan. ”Zonasi guru perlu dievaluasi kembali. Memindah guru ke sekolah lain, menambah persoalan sekolah yang sulit diurai. Rotasi atau memindah guru terkesan tanpa melihat analisa kebutuhan guru di sekolah,” ujar Yustina Sri Rahayu.

Kepala SMAN 1 Wates, Moch Komarul Adnan mengaku termasuk salah satu sekolah menjadi sasaran kebijakan zonasi guru. Mendapatkan penambahan dan kekurangan guru bidang studi pelajaran tertentu.

Menurutnya penambahan maupun pengurangan guru tanpa ada konfirmasi dari sekolah. Sesuai analisa kebutuhan, sekolah membutuhkan empat guru bidang studi biologi. Adanya kebijakan zonasi guru, justru terjadi kelebihan satu guru bidang studi tersebut.

”Untuk memenuhi jam mengajar 24 jam, sekolah memberikan jalan keluar, agar guru bersangkutan mengajar di sekolah lain. Jam mengajar terpenuhi tetapi mengajar di salah satu sekolah di Bantul,” tutur Moch Komarul Adnan.

Fakta lapangan tersebut, menunjukkan pelaksanaan zonasi guru tidak semudah yang dibayangkan. Kompetensi dan kualifikasi yang cukup beragam, menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan, sebelum kebijakan zonasi guru diterapkan. Jangan sampai kebijakan zonasi guru yang diharapkan bisa meningkatkan pemerataan pendidikan justru menimbulkan persoalan baru.

Sementara Pengawas SMK Balai Dikmen Kulonprogo, Sarno sependapat dengan Yustina Sri Rahayu. Kebijakan zonasi guru dan penarikan guru DPK berstatus PNS, menyulitkan sekolah swasta meningkatkan kualitas pendidikan.

Sejak penarikan guru DPK, katanya sekolah swasta mengandalkan guru yayasan dan guru tidak tetap. Pemindahan maupun rotasi guru semestinya menggunakan pertimbangan analisa kebutuhan guru dari usulan sekolah.

Kepala SMAN 8 Yogyakarta, Rudy Prakanto MEng sebenarnya kebijakan zonasi guru cukup bagus. Namun karena jumlah guru mata pelajaran di setiap sekolah dan bahkan di tiap daerah tidak sama, dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala.

”Saya kira zonasi guru di DIY sebetulnya belum terlalu mendesak. Karena, selain cakupan wilayah yang tidak begitu luas, apabila mendasarkan pada kualitas guru, sebenarnya di setiap sekolah relatif sama. Hal itu dibuktikan dengan tingginya rata-rata hasil uji kompetensi guru (UKG) di DIY. Artinya secara kualitas guru bukan masalah untuk dilakukan proses pemindahan berdasarkan zonasi tersebut,” terang Rudy.

Terpisah mantan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY Ahmad Zainal Fanani SPd MA menyatakan, kebijakan zonasi guru perlu pertimbangan lagi dengan lebih matang. Mengingat kompetensi dan kemampuan guru yang cukup beragam.

Oleh karena itu, seandainya kebijakan zonasi guru akan diterapkan, sebaiknya ada seleksi kualifikasi terlebih dahulu dan dilaksanakan secara bertahap. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Drs K Baskara Aji mengungkapkan,penerapan zonasi guru menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan guru yang terjadi di sejumlah daerah.

Meski begitu, kondisi daerah yang cukup beragam serta penyebaran guru mata pelajaran yang belum merata tidak dipungkiri sering menjadi kendala. ”Penataan guru di DIY sudah mulai kami lakukan salah satunya dengan sistem zonasi. Meski dalam pelaksanaannya mengalami sedikit kendala. Kendala tersebut lebih dikarenakan pada jumlah guru mata pelajaran yang tidak merata alamatnya. Misalnya untuk guru Matematika sebagian besar tinggalnya di Bantul. Tapi kalau SD karena guru kelas bagi dinas pendidikan kabupaten/kota lebih mudah,” kata Baskara Aji.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tetap yakin bahwa zonasi guru menjadi jalan keluar terhadap tidak meratanya kualitas pendidikan. Menurutnya, zonasi adalah pendekatan untuk memecahkan masalah pendidikan, di antaranya soal kastanisasi sekolah.

Muhadjir mengemukakan hal tersebut di sela seminar nasional pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, baru-baru ini. Selama ini masyarakat sudah terkotak-kotak dengan sekolah negeri atau sekolah swasta favorit atau tidak. ”Penting bagi dipahami, zonasi itu tidak hanya terkait peserta didik saja, tetapi termasuk kualitas guru,” tandas Muhadjir.

Menurutnya, dengan sistem zonasi nanti tidak ada anak pintar di desa meninggalkan desanya untuk mendapatkan sekolah bagus, favorit di kita. Karena telah ada pemerataan sekolah bagus. Sehingga tidak terjadi migrasi otak dan desa ditinggalkan sumberdaya manusia (SDM) unggulnya. ”Dengan zonasi, akan dikenal pribadipribadi unggul, favorit. Bukan hanya sekolah unggul dan favorit,” katanya.

Dengan zonasi menurut Mendikbud sekolah yang belum bagus akan ditingkatkan. Guru juga ditingkatkan. ”Dengan zonasi tidak akan ada penumpukan guru bagus atau tidak bagus di suatu sekolah. Karena guru pintar atau tidak akan diratakan,” ujarnya. (Ria/Ras/Fsy)

BERITA REKOMENDASI