1640 PPPK Purbalingga Tandatangani Perjanjian Kerja

Editor: Agus Sigit

PURBALINGGA, KRJOGJA.com – Tidak kurang dari 1640 telah menandatangani perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga. Usai membubuhkan tandatangan, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) melantik dan mengambil sumpah ribuan PPPK yang sebagian besar mantan guru honorer tersebut, di GOR Goentor Darjono, Kamis (19/5/2022).

“Sebelumnya dilantik, guru-guru honorere itu sudah mengabdi bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun,” tutur Bupati kepada wartawan, Kamis siang.

Pengangkatan guru honorer menjadi PPPK itu merupakan apresiasi pemerintah kepada para pendidik yang selama ini sudah berjuang mencerdaskan anak-anak bangsa. Dengan meningkatnya status dari honorer menjadi PPPK, para guru menjadi bagian dari aparatur sipil negara (ASN).

“Status itu harus semakin memberikan motivasi semangat kerja,” ujarnya.

Sebagai bagian dari ASN, hak dan kewajiban PPPK sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yang membedakan hanya terkait jaminan pensiun.

Kewajiban yang samakan dengan PNS termasuk yang berkaitan dengan target-target kinerja. Kinerja PPPK juga akan dievaluasi. Bila dinilai tidak baik maka tidak akan dilakukan perpanjangan kontrak kerja.

“Perjanjian kerja ini bisa diperpanjang setelah nantinya 5 tahun kemudian. Tentunya tidak secara otomatis. Jadi keberlanjutan perjanjian kerja ini akan disesuaikan dengan hasil laporan evaluasi kinerja,” ujarnya.

Keberadaan 1640 guru berstatus PPPK itu diharapkan bisa membantu pemerintah menyelesaikan PR (Pekerjaan rumah) pendidikan di Purbalingga. Meliputi upaya menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan rata-rata lama sekolah dan menurunjan jumlah anak usia sekolah tidak sekolah.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah (BKPPD) Purbalingga Heriyanto melaporkan, PPPK kali ini merupakan hasil rekrutmen calon ASN Pemkab Purbaligga tahun 2021. Tersedia 2288 formasi yang diperebutkan 2942. Hasilnya, hanya 1643 yang lulus seleksi.

“Dari 1643 yang lulus seleksi, dalam perjalanannya ada 1 yang mengundurkan diri, 1 tidak memenuhi syarat ijazah dan 1 meninggal dunia. Sehingga yang terlantik ada 1640 orang,” tuturnya.

Selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) memproses surat pernyataan melaksanakan tugas yang akan digunakan sebagai dasar untuk menerima gaji dan tunjangan. (Rus)

 

BERITA REKOMENDASI