3 Ribu Tenaga Honorer  di Banyumas Belum Ada Kepastian

Editor: Agus Sigit

BANYUMAS, KRJogja.com – Rencana pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) yang  menegaskan status honorer akan selesai pada 2023, sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan.
Berdampak terhadap 3000 tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas. Sebelumnya
Menpan RB Thahjo Kumolo menegaskan, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas Achmad Supartono, saat dikonfirmasi, Selasa (25/12022) menjelaskan soal wacana penghapusan tenaga honorer di lingkup  pemerintah pada 2023, nanti masih belum ada petunjuk resmi.
“Di Banyumas belum ada petunjuk apa-apa. Itu baru pejabat ngomong di publik, secara hitam diatas putih belum sampai ke kabupaten/kota belum ada yang dipedomani,” kata Achmad Supartono.
Ia menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk dan pengumuman resmi dari pusat terkait wacana tersebut. Ia mengaku, dari pemerintah daerah belum ada pembahasan soal wacana itu.
“Kita menunggu teknis, dan SOP dari pusat. Iya, itu kebijakan pusat. Dari daerah bagaimana responnya daerah belum pernah diajak bicara,” ungkapnya.
Namun, tidak menutup kemungkinan untuk beberapa pekerjaan di instansi pemerintah akan dipenuhi melalui pihak ketiga.
“Nanti beberapa pekerjaan itu akan dipenuhi melalui melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing,” jelasnya.
Ahmad Supartono, menambahkan jumlahnya tenaga honorer di Banyumas sekitar 3.000an. Paling banyak, menurutnya menjadi tenaga pendidik. Untuk mengangkat 3000 tenaga honorer menjadi PNS dan PPPK, Pemkab Banyumas mengaku tidak mampu, karena anggaran cukup banyak.(Dri)

BERITA REKOMENDASI