Ada Rumah Sakit di Banyumas Izin Operasionalnya Melanggar Persyaratan

Editor: Ary B Prass

PURWOKERTO, KRJOGJA.com – Koordinator Program Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto  Dr Budiyono SH MHum, Kamis (6/1/2022) mengungkap, bahwa ada salah satu rumah sakit di wilayah Kabupaten Banyumas yang terindikasi izin operasionalnya melanggar ketentuan tentang persyaratan “lokasi dan bangunan” rumah sakit.
Ini ia katakan dalam webinar “Problematika Izin Operasional Rumah Sakit dan Implikasi dari Perspektif Hukum Kesehatan” yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Unsoed beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sesuai dengan ketentuan, setiap rumah sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan yang meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.
Khusus persyaratan berupa “lokasi dan bangunan” rumah sakit, kata dia, diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang kemudian terakhir diubah dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang  Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
Dalam hal ini, Pasal 67 ayat (2) huruf b angka 1 Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 menyebutkan “Lahan dan bangunan rumah sakit harus dalam satu kesatuan lokasi yang saling berhubungan dengan ukuran, luas dan bentuk lahan serta bangunan/ruang mengikuti ketentuan tata ruang daerah setempat yang berlaku”.
Sementara dalam Pasal 23 ayat (2) Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan “Rencana blok bangunan Rumah Sakit harus berada dalam satu area yang terintegrasi dan saling terhubung”.
Berdasarkan ketentuan dalam Permenkes tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit tersebut, jelas diatur bahwa lokasi dan blok bangunan rumah sakit harus berada dalam satu area yang terintegrasi dan saling terhubung.
“Artinya, lokasi dan blok bangunan rumah sakit harus dalam satu area dan bangunannya harus terintegrasi secara fisik dan saling terhubung,” jelas Budiyono.
Dengan demikian apabila ada blok bangunan rumah sakit yang tidak dalam satu lokasi dan area, maka, bangunan tersebut tidak memenuhi ketentuan Permenkes tersebut.
“Akibatnya secara yuridis tentunya bangunan rumah sakit tersebut tidak mungkin akan mendapatkan izin operasional,” katanya.
Sementara dalam Keputusan Perpanjangan Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/1876/2016, antara lain dalam diktum menyebutkan “Menetapkan Kesatu: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional dan Penetapan Rumah Sakit Umum Kelas B kepada:
a. Nama: Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr Margono Soekarjo (RSMS) Purwokerto, b. Alamat: Jalan Dr Gumbreg Nomor 1, dan Pavilium Abiyasa Pusat Geriatri, Jalan Dr Angka Nomor 12 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah”.
” Jika melihat penetapan izin operasional rumah sakit tersebut, jelas tertera bahwa lokasi dan blok bangunan RSMS Purwokerto lokasinya berbeda serta tidak berada dalam satu area yang terintegrasi dan saling terhubung,” kata Budiyono.
Lanjutnya hal itu disebabkan bangunan yang satu berada di Jalan Dr Gumbreg Nomor 1, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, yang berbatasan dengan Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Banyumas.
Sementara bangunan kedua berada di Paviliun Abiyasa Pusat Geriatri, Jalan Dr Angka Nomor 12, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, yang lokasinya cukup jauh dengan bangunan pertama.
“Kondisi tersebut secara yuridis jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf b angka 1 Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit serta Pasal 23 ayat (2) Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit,” jelasnya.
Budiyono, menduga pelanggaran ketentuan tentang perizinan rumah sakit tersebut sudah disadari oleh pejabat pemberi izin, sehingga untuk menyimpangi ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b angka 1 Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 dan Pasal 23 ayat (2) Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, pejabat yang berwenang memberi izin operasional rumah sakit dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/8/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengintegrasian Pavilium Abiyasa dan Pusat Geriatri ke Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.

BERITA REKOMENDASI