Banyak LKM Belum Berizin dan Koperasi Catut Nama OJK

Editor: Agus Sigit

PURWOKERTO,KRJOGJA.com – Banyak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Koperasi di wilayah eks Keresidenan Banyumas yang mencatut memiliki izin dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan bisnis keuangan.

Padahal mereka belum memiliki izin, sedang, untuk koperasi perizinan dan pengawasan bukan menjadi wewenang OJK. ” Namun mereka tetap mencatut nama OJK sebagai legalitas,” kata Kepala Kantor OJK Purwokerto, Riwin Mirhadi saat acara ngobrol bareng dengan awak media di Purwokerto, Kamis (2/6/2022)

Menurutnya untuk LKM yang belum memiliki izin, OJK tidak berwenang mengawasi, meski begitu pihaknya hanya memberikan teguran atau peringatan.

Sedang bagi koperasi yang berhak mengawasi ada otoritas tertentu. Untuk itu kepada masyarakat jangan sampai tertipu, dengan ulah mereka yang mencatut mendapat izin dari OJK.

Riwin Mihardi, menjelaskan di wilayah kerja Kantor OJK Purwokerto yakni di di wilayah eks Karesidenan Banyumas ada sebanyak 14 LKM yang telah dikukuhkan.

Aset LKM per Desember 2021 meningkat sebesar 6.33 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 38.11 miliar, dana pihak ketiga naik 230.18 persen (yoy) sebesar Rp 21.21 miliar.

Sedang kredit meningkat sebesar 33.90 persen menjadi Rp 31.35 miliar. Sedang laporan dari industri jasa keuangan (bank dan non bank) se wilayah eks Karesidenan Banyumas per Maret 2022, debitur yang telah direstrukturisasi di sektor perbankan (BPR/S) sebanyak 11.453 debitur dengan total baki debet atau outstanding sebesar Rp 1.119 miliar.
Kemudian pada perusahaan pembiayaan per Januari 2022 sebanyak 71.773 debitur dengan outstanding sebesar Rp 2.15 triliun.

Berkaitan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional OJK secara konsisten melakukan asesmen terhadap ketahanan sektor jasa keuangan dan perekonomian bersama pemerintah dan otoritas terkait lainya.(Dri)

 

 

BERITA REKOMENDASI