Banyak Pelanggar PPKM Darurat, Pemkab Pertimbangan Sanksi

Editor: KRjogja/Gus

BANYUMAS, KRjogja.com – Masih banyaknya temuan di lapangan pelanggaran pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Banyumas, membuat Pemerintah Kabupaten Banyumas, mempertimbangkan kemungkinan menerapkan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwokerto, Sunarwan saat dimintai tanggapan, Rabu (7/7) terkait masih ditemukannya pelanggaran PPKM Darurat di Banyumas menjelaskan bisa saja pelanggar dijerat pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular diterapkan.

“Kalau memang memenuhi unsur pidana dan ada alat bukti bisa saja diterapkan. Namun dalam kondisi saat ini lebih dulu ke edukasi, pendekatan saja dengan memberi peringatan satu, dua, tiga,” kata Sunarwan.

Namun apabila sudah diperingatkan sampai tiga kali membandel maka UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular bisa diterapkan dengan catatan memenuhi unsur pidana.

Sedang ancaman dalam Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Bupati Banyumas Achmad Husein usai Rapat Koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 di Pendopo Sipanji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, mengatakan pihaknya tidak dapat langsung saja menerapkan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tersebut.

“Kami kan tahapnya edukasi dulu, ada sosialisasi dan edukasi, kesadaran dari dalam. Jadi, itu (penerapan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984, red.) adalah jalan terakhir setelah kami tidak kuat dengan melakukan edukasi dan sosialisasi,” katanya.

Untuk itu, bagi Pemkab Banyumas tetap mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan PPKM Darurat.

“Tapi juga untuk mengedukasi ini kan mungkin harus ada satu atau dua sebagai contoh supaya masyarakat paham,” ungkapnya. (Dri)

 

 

 

 

BERITA REKOMENDASI