Banyumas Kekurangan 3.500 ASN

Editor: KRjogja/Gus

PURWOKERTO, KRJogja.com – Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas kekurangan  3.500 personel Aparat Sipil Negera (ASN). "Kebutuhan ASN sebanyak itu disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, dan beban kerja yang harus dilaksanakan," kata Kepala Badan Kepegawaian dan diklat Daerah (BKDD)  Pemkab Banyumas,  Achmad  Supartono, Selasa (18/6/2019).

Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan kekurangan ASN  tersebut, pihaknya sedang berupaya  mengajukan usulan
tambahan melalui rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang  biasa dilakukan pemerintah pusat.

Usulan itu dilakukan karena pada tahun 2019  pemerintah pusat  berencana melakukan seleksi rekruteman CPNS kembali. Achmad Supartono, menjelaskan kebutuhan sebanyak 3.500 personel itu, karena tahun ini dan tahun-tahun berikutnya banyak  ASN yang memasuki masa pensiun.

Berkaitan rencana usulan rekrutmen CPNS tersebut saat ini BKDD Banyumas sedang  menyusun angka kebutuhan organisasi di daerah yang akan diusulkan ke
Jakarta. Jika melihat dengan  kebutuhan yang ada saat ini kebutuhan sebanyak 3.500 ASN baru sebagian besar untuk kebutuhan  pada tenaga kependidikan dan kesehatan.

Pada seleksi CPNS sebelumnya Pemkab Banyumas sudah mendapat 684 pegawai, sedang yang pensiun juga hampir seimbang yakni sekitar 600 orang pada tahun ini. Achmad Supartono, menambahkan dalam kebutuhan pegawai sebanyak itu nantinya tidak semua akan dijadikan sebagai
PNS, tetapi justru lebih besar alokasinya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan perbandingan prosentase 30:70.  

Karena dalam kebutuhan pegawi ini pemerintah akan memprioritaskan terlebih dahulu para pegawai honorer. Namun, dalam pemabahasan jumlah formasi yang akan diusulkan ini, pemerintah daerah tidak hanya melihat kebutuhan, tetapi juga kemampuan untuk bisa memberikan gaji pegawai.

Untuk pengajuan  juga akan disesuaikan dengan kemampuan darerah, jika nantinya hannya bisa membayar gaji 500 orang, maka jumlah yang diusulkan sebanyak itu, karena belanja pegawai tidak boleh melebihi 50
persen APBD. (Dri)

 

 

 

BERITA REKOMENDASI