Bawaslu Cilacap Tangani 1.813 Pelanggaran Kampanye

CILACAP, KRJOGJA.com – Kendati Pelaksanaan legislatif dan presiden masih sekitar 4 bulan lagi, tercatat di Cilacap sudah terjadi sedikitnya 1.813 pelanggaran, baik yang menyangkut alat peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye yang terpasang di tempat-tempat terlarang. Sedangkan jenis APK dan bahan kampanye tersebut, diantaranya, baliho, spanduk, poster, stiker, round tag  dan lain-lain.

"Kami sudah melakukan penertiban terhadap pelangaran tersebut dalam tiga bulan terakhir,"ujar Ketua Bawaslu Cilacap Bahtiar Hastiarto dalam konfrensi pers, Jumat (4/1/2019). Adapun APK dan bahan kampanye yang ditertibkan itu bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, dan calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD).

APK itu terpasang di pohon peneduh jalan dengan cara dipaku, dipasang pada tiang listrik, tempat pendidikan, tempat ibadah, dan sarana publik untuk kepentingan atau fasilitas umum. Selain itu  juga dilakukan penertiban terhadap branding Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang dipasang pada 31 kendaraan angkutan kota."Pelanggaran itu seperti yang diatur dalam Undang-undang Pemilu, PKPU Kampanye, Peraturan Bawaslu, SK Bupati Cilacap, dan SK KPU Cilacap,”lanjutnya.

Dikatakan, dalam Undang Undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu diberikan Wewenang untuk melakukan pengawasan, pencegahan. penindakan pelanggaran. dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Sehingga dalam pengawasan terhadap data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 1, dan DPTHP 2, Bawaslu Cilacap menemukan 895 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang masuk daftar pemilih dan 116 pemilih memenuhi syarat (MS) namun tidak dimasukan dalam daftar pemilih. (Otu)

BERITA REKOMENDASI