Belasan Penyelenggara Pilbup Purbalingga Menolak Rapid Test

PURBALINGGA, KRJOGJA.com – Sedikitnya 15 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas Pemilihan Bupati (Pilbup) Purbalingga menolak menjalani rapid test. Penolakan itu disebut-sebut dimotori seorang tokoh masyarakat desa setempat. Meski demikian, Komisioner KPU Purbalingga Divisi Partisipasi Masyarakat, SDM dan Kampanye, Andri Supriyanto menolak menyebut desa dan tokoh masyarakat yang memotori penolakan rapid test tersebut.

“Yang tidak mau ikut rapid test kami ganti. Yang rapid test hasilnya reaktif juga ditindaklanjuti dengan swab test,” tutur Andri saat mengikuti Rapat Desk Pilkada di Gedung Ardi Lawet Pemkab Purbalingga, Rabu (11/11/2020) petang.

Andri menambahkan, bila dalam satu TPS tidak ada KPPS, sesuai regulasi, KPU akan mengambil langkah dengan melibatkan personel TNI, Polri atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami masih melakukan pendekatan dengan pihak desa dan tokoh masyarakat yang menolak rapid test. Mudah-mudahan bisa teratasi. Tapi bila tidak, alternatif pertama kita ganti anggota KPPS nya. Termasuk Linmas yang menolak,” ujar Andri.

KPU Purbalingga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) menggelar rapid dari tanggal 9 hingga 23 november 2020 mendatang. Rapid test bagi penyelenggara pilbup masuk dalam regulasi yang ditetapkan. Agar Pilbup tidak menjadi sebaran Covid.

“Supaya semuanya aman, baik dari penyelenggara maupun dari warga masyarakatnya,” ujarnya.

BERITA REKOMENDASI