BPJS Ketanagakerjaan Garap Sektor Perhubungan

Editor: Ary B Prass

PURWOKERTO, KRJOGJA.com– BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)  Cabang Purwokerto menyambut baik adanya rencana BPJAMSOSTEK aktif menjalin koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 02 Tahun 2021, yang bertujuan mendorong optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Kali ini giliran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang disapa Direktur Utama  BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo didampingi jajaran Dewas dan Direksi yang dilaksanakan  dalam ‘Audiensi Virtual Dengan Kemenhub’.
“Sesuai arahan Bupati Banyumas pada saat kami melakukan audiensi terkait Inpres  Nomor  02 Tahun 2021 untuk mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Banyumas, maka BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto akan menindaklanjuti ini dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas” kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto Agus Widiyanto, Senin (28/6/2021).
Menurutnya, di Kabupaten Banyumas  jumlah peserta aktif yang sudah terlindungi program BPJAMSOSTEK pada sektor perhubungan sebanyak 146 peserta aktif, meski begitu pihaknya terus akan meningkatkan jumlah paserta.
Agus menjelaskan, dalam audiensi virtual yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tersebut, Direktur Utama  BPJAMSOSTEK, Anggoro menyampaikan pihaknya siap bekerjasama  dengan Kemenhub untuk mendorong implementasi Inpres 02 Tahun 2021.
Anggoro juga mengusulkan dukungan dari Kemenhub berupa edaran kepada perusahaan transportasi online dan transportasi darat serta sosialisasi bersama tentang jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Dinas Perhubungan di 34 provinsi.
Kemudian usulan kepastian perlindungan bagi Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) di jajaran Kemenhub. Audiensi kali ini juga sekaligus mencetuskan komitmen Kemenhub dan BPJAMSOSTEK untuk menjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada ruang lingkup transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian di bawah Kemenhub dan integrasi data.
Integrasi data ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Budi Karya Sumadi menyatakan, pihaknya siap mendukung implementasi Inpres 02 Tahun 2021 dengan menjalin PKS, dan membuat Surat Edaran serta sosialisasi bersama terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami juga akan mendaftarkan PPNPN yang ada di jajaran Kemenhub, jika memang belum tersedia anggaran, maka akan kami anggarkan pada anggaran tahun berikutnya,” tegas Budi Karya.
Berdasarkan data yang disampaikan pihak Kemenhub, terdapat setidaknya 24 ribu lebih PPNPN di jajaran Kemenhub, namun belum ada otomatisasi terkait pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaannya.
Lebih lanjut Anggoro menjelaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini dalam memberikan rasa aman, dan menjamin kesejahteraan pekerja.
“Apalagi kalau kita lihat, Kemenhub membawahi berbagai jenis usaha transportasi, yang bisa dibilang memiliki risiko kerja yang cukup tinggi. Mengharuskan pelaku usaha untuk memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan adalah solusi untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja dan kepastian masa depan yang sejahtera,” tutur Anggoro.
Dirinya menjelaskan, bahwa dengan membekali para pekerja di sektor transportasi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus juga berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional, yang tentu erat kaitannya dengan sektor transportasi itu sendiri.(Dri)

BERITA REKOMENDASI