Cegah Kecurangan, Awasi Netralitas Aparat Pemerintah

PURBALINGGA, KRJOGJA.com – Pengawasan terhadap netralitas aparat pemerintah sipil maupun militer menjadi salah satu prioritas tinggi oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Purbalingga. Bawaslu bersama unsur Polri dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) bakal serius menangani setiap pelanggaran, termasuk yang dilakukan oleh pegawai pemerintah.

Mengutip Pasal 283 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Ketua Bawaslu Purbalingga Imam Nurhakim menegaskan, pejabat negara baik struktural maupun fungsional serta jabatan negeri dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Larangan itu meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

“Pada prinsipnya, pegawai pemerintah dilarang melakukan kegiatan yang yang mengarah kepada keberpihakan kepada peserta pemilu baik legislative maupun presiden,” tutur Imam Nurhakim, pada kegiatan  Rapat Koordinasi Pengawasan Dengan Stakeholder Pada Pemilu Tahun 2019, di Andrawina Convention Center kompleks Owabong, Kamis (28/02/2019).

Rakor dihadiri Asisten 1 Pemda Purbalingga Agus Winarno yang mewakili Plt Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, Ketua DPRD Tongat, Perwira Kodim 0702 Purbalingga, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Arif Purnomo, dan sejumlah pejabat lainnya.

Penegasan Imam Nuhakim diperjelas oleh Kasi Pidum Kejari, Arif Purnomo. Arif menyebutkan, seluruh tahapan Pemilu rawan terjadi pelanggaran. Dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selalu ada pelanggaran baik administartif maupun tindak pidana pemilu.

“Karena itu, kami dari Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu menghimbau seluruh partai politik memberikan pengarahan kepada para calon legislatifnya agar tidak melakukan upaya-upaya pelanggaran tindak pidana pemilu, karena kami tidak segan-segan untuk menindak Peserta Pemilu yang melakukan Pelanggaran Pidana Pemilu,” tegasnya.

Dalam rakor itu pula, melalui Asisten I Sekda Agus Winarno, Bawaslu menyampaikan surat himbauan kepada Plt Bupati Purbalingga terkait netralitas ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga. Bawaslu mengingatkan sejumlah kasus pelanggaran netralitas ASN yang sudah terjadi di Purbalingga dan ditangani jajaran Bawaslu. Hasil pemeriksaan pelanggaran itu sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat rekomendasi kepada Komisi ASN di Jakarta.

“Dengan rapat koordinasi ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi satu sama lain untuk mensukseskan pemilihan umum tahun 2019 yang aman, kondusif, jujur, adil, demokratis dan bermartabat,” ujarnya.  (Rus)

BERITA REKOMENDASI