Dinas Kominfo Cilacap Bongkar BTS tak Berizin

CILACAP, KRJOGJA.com – Berbagai upaya terus dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi menara telekomunikasi atau  Base Transceiver Station (BTS). Salah satunya dengan mengidentifikasi status perizinan pendirian menara  BTS.

Kepala Diskominfo Kabupaten Cilacap M. Wijaya mengatakan, Selasa (23/7), keberadaan menara telekomunikasi diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

Berdasarkan perda tersebut, tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.437.000. Sedangkan struktur dan besaran tarif retribusi untuk tiap menara ditetapkan dengan formulasi khusus, berdasarkan indeks lokasi dan indeks ketinggian menara.
“Target perolehan retribusi menara telekomunikasi yang ada di wilayah Cilacap sebesar Rp 1,6 miliar. Angka ini naik dibanding sebelumnya yang berada di kisaran Rp 921 juta”, katanya. 

Menurutnya, saat ini, di Kabupaten Cilacap terdapat 371 menara telekomunikasi. Namun demikian, data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (DPMPTSP) jumlah existing menara dan formulasi perhitungan tarif retribusi masih belum  mampu mendukung tercapainya target. 

Sekretaris Dinas Kominfo Cilacap Hari Winarno mengatakan,   dari tahun 2010 sampaidengan 23 Juli 2019(dari DPMPTSP) baru 128 unit menara telekomunikasi yang terdata memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  “Dari jumlah tersebut tentunya akan dilakukan pendalaman, apakah betul-betul tidak memiliki, atau belum terdata oleh pemkab. Ada beberapa potensi pendapatan yang akan kita kejar, yakni yang belum ber-IMB dan mereka yang belum membayar retribusi sama sekali”, ujarnya. 

Terkait hal tersebut, maka Dinas Kominfo akan dilaksanakan inventarisasi dan sekaligus penertiban dengan melibatkan instansi terkait. "Kami berharap para penyedia menara bisa kooperatif memenuhi kewajibannya, karena tim yg akan diterjunkan siap mengambil tindakan represif yustisial melalui sidang tipiring. Bahkan bila perlu  melakukan pembongkaran menara, untuk dilelang dan masuk ke kas daerah", tambahnya.  (Otu)

BERITA REKOMENDASI