DKPP Tegaskan Bawaslu Purbalingga Langgar Kode Etik

Editor: Ivan Aditya

PURBALINGGA, KRJOGJA.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyebutkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga bertindak tidak profesional dalam menerbitkan rekomendasi terhadap 23 ASN kecamatan Bukateja yang disebut tidak netral dengan menyatakan dukungan terhadap salah satu bakal calon bupati Purbalingga. Aksi 23 ASN dalam sebuah video itu diproses Bawaslu sebagai temuan pelanggaran Aparatur Sipil Negara.

Keputusan DKPP itu setelah sejumlah orang yang namanya ikut dalam daftar yang direkomendasikan Bawaslu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) balik melaporkan lembaga pengawas pemilu itu ke DKPP.

“Pernyataan DKPP itu tertuang dalam amar putusan DKPP RI nomor 66-PKE-DKPP/VI/2020 mengenai perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dibacakan oleh ketua majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Muhammad di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah,” tutur DR Endang Yulianti SH MH, selaku kuasa hukum pengadu, Jumat sore (31/07/2020).

Endang Yulianti menyebutkan, Bawaslu Purbalingga mengklaim menemukan adanya adanya pelanggaran Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Bukateja. Atas temuan tersebut Bawaslu merekomendasikan ke KASN yang merespon dengan menerbitkan rekomendasi kepada bupati Purbalingga agar memberi sanksi terhadap 23 ASN tersebut.

BERITA REKOMENDASI