Dugaan Korupsi Kecamatan Purbalingga, Kajari Teken Surat Perintah Penyidikan

Editor: Ivan Aditya

PURBALINGGA, KRJOGJA.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purbalingga Lalu Syaifudin menandatangani Surat Perintah Penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kantor kecamatan Purbalingga, Jumat (12/03/2021). Sebelumnya, lebih dari sebulan rumor kasus korupsi di kecamatan Purbalingga beredar di masyarakat.

“Sebelum ini kami sudah melakukan penyelidikan dan gelar perkara,” tutur Kajari Lalu Syaifudin dalam jumpa pers di gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga, Jumat (12/03/2021).

Dari penyelidikan yang ditindaklanjuti gelar perkara itu, penyelidik menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD di kantor kecamatan Purbalingga dari 2017 hingga 2020. Pada tahap penyelidikan ditemukan sedikitnya Rp 334 Juta dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sehingga menjadi bagian dari fakta yang ditemukan sebagai fakta hukum untuk meningkatkan penyelidikan ke penyidikan. “Ada potensi  kerugian lebih dari 334 juta,” ujar Syaifudin.

Modus yang digunakan berupa penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Pengelolaannya  bukan oleh pihak yang seharusnya mengelola. Laporan pertanggungjawabannya direkayasa ada yang fiktif. Uang yang dikorupsi dari anggaran operasional dan pengadaan barang kantor.

Dalam tahap penyelidikan, penyelidik telah meminta keterangan terhadap 24. Pada tahap penyidikan, jaksa telah menetapkan sekitar 40 saksi. Terdiri dari pejabat kecamatan dan pemkab Purbalingga, serta pihak ketiga yang bermitra dengan kantor kecamatan Purbalingga.

“Karena penyidikan baru akan dimulai, kejaksaan belum menetapkan tersangka. Setelah penyidik mengumpulkan alat bukti baru ditetapkan tersangkanya,” ujar Syaifudin sembari menambahkan, pihaknya mentarget kasus itu bisa dilimpahkan ke pengadilan tipikor dalam 2X30 hari. (Rus)

BERITA REKOMENDASI