Hentikan Praktik Politik Uang Perlu Kesadaran Bersama

Editor: Ivan Aditya

CILACAP, KRJOGJA.com – Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng), Anik Sholihatun mengakui hingga saat ini praktik money politics atau politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih menjadi musuh utama demokrasi. Untuk menanggulanginya, tidak bisa hanya dilakukan Bawaslu saja.

"Namun perlu keterlibatan masyarakat, parpol, calon anggota dewan dan lembaga lainnya," ujarnya usai Rapat Koordinasi Bersama stakeholder dalam rangka evuasi Pemilu 2019 di Cilacap, Rabu (18/09/2019).

Sehingga pada awal-awal tahapan pemilu, para calon anggota dewan maupun calon pemimpin negara dan daerah bisa membuat pakta integritas, tidak akan melakukan politik uang. Sehingga diharapkan meminimalisir terjadinya praktik politik uang. Kendati demikian, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, tetap melaksanakan tugas pengawasan dari proses tahapan awal hingga pelaksanaan pemilu.

Diakuinya, pada Pemilu 2019 praktik politik uang masih terjadi, hal itu dibuktikan dengan adanya pelanggaran pemilu di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Bahkan perkara praktik politik uang yang prosesnya sampai persidangan di pengadilan dan pelakunya divonis hukuman.

"Untuk di Cilacap, ada dua yang sudah diproses, namun satu kasusnya terhenti di proses penanganan  Bawaslu, dan satu kasus lainnya sudah sampai pada pembahasan penegakan hukum terpadu atau Gakumdu, tetapi kasusnya terhenti disitu," lanjutnya.

Hal ini terjadi karena tidak adanya kesamaan pandangan antara Bawaslu dengan Kepolisian dan kejaksaan dalam penganan kasus tersebut. "Sehingga untuk Pemilu kedepan, perlu dilakukan  peningkatan intensitas agar terjadi kesamaan gakumdu. Apa masalah pelanggaran itu cukup hanya ditangani bawaslu saja, atau bagaimana," katanya. (Otu)

BERITA REKOMENDASI