Kader PKB Banyumas Ikuti Pendidikan Politik

Editor: Ivan Aditya

BANYUMAS KRJOGJA.com – Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam 331 ranting di 27 kecamatan di Banyumas telah selesai mengikuti pendidikan politik yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC PKB) Kabupaten Banyumas. Kegiatan bertajuk pendidikan politik dan restrukturisasi Ranting se-Kabupaten Banyumas di selenggarakan pada tanggal 11 Oktober hingga 1 November.

“Kegiatan tersebut ditujukan untuk membekali kader PKB agar lebih bersemangat memperjuangkan kepentingan masyarakat serta mengarahkan masyarakat agar tahu jalur penyampaian aspirasi yang benar,” kata Ketua DPC PKB Kabupaten Banyumas Siti Mukaromah, Kamis (05/11/2010).

Menurtnya selain sebagai upaya penataan organisasi kelembagaan partai mulai dari pengurus anak cabang hingga ranting, kegiatan tersebut juga untuk memberikan pemahaman kepada para kader tentang Politik PKB.

“Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, tim DPC PKB Kabupaten Banyumas dibagi menjadi dua kelompok kerja yang secara terjadwal melaksanakan kegiatan pendidikan dan restrukturisasi di tiap-tiap kecamatan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, seluruh ranting mengikuti kegiatan tersebut di kecamatan atau pengurus anak cabang masing-masing,” ungkapnya.

Ia mengaku bersyukur karena kegiatan yang difasilitasi Program Dana Bantuan Politik DPC PKB Kabupaten Banyumas tersebut dapat berjalan lancar.

“Sebanyak 27 kecamatan dan 331 desa/ranting se-Kabupaten Banyumas telah melaksanakan pendidikan politik dan konsolidasi restrukturisasi dengan situasi yang luar biasa, penuh hidmat, dan suasana menggembirakan. Semua terlibat aktif dan merespons positif karena ini adalah yang diharapkan seluruh kader PKB,” katanya.

Sekretaris DPC PKB Kabupaten Banyumas Danan Setianto menambahkan pendidikan politik bertujuan untuk mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik kepada pemilihnya di samping untuk menyampikan akan peran dan fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Menurut dia, hal itu disebabkan pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik bukan urusan mereka, melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji–janji manis.

“Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk (di kursi legislatif maupun eksekutif),” katanya.

Guna mencegah hal itu, kata dia, pendidikan politik kepada masyarakat oleh partai politik di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia bisa diwujudkan dalam kegiatan yang nyata, bukan hanya tertera pada Undang-Undang Partai Politik ataupun menjadi program-program di atas kertas tanpa realisasi bagi partai politik. (Dri)

BERITA REKOMENDASI