Kejari Purwokerto Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Bantuan JPS Covid-19 Senilai Rp 2,1 M

Editor: KRjogja/Gus

PURWOKERTO, KRJOGJA.com – Setelah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, dan menyita sejumlah barang bukti, dan ekspos, tim penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, Jawa Tengah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana jaring pengaman sosial (JPS) Covid-19 untuk program pemberdataan masyarakat. Dana tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemenaker, senilai 2,1 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwokerto Sunarwan, Rabu (17/3/2021) saat ditemui seusai Groundbreaking Pembangunan Perumahan Adyaksa di Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Banyumas, menjelaskan pihaknya telah menetapkan dua tersangka terkait dugaan korupsi dana bantuan JPS dari Kemenaker.

“Dua tersangka itu adalah MT dan AM warga Cilongok. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah kami melakukan ekspos internal pada kemarin sore,” kata Sunarwan. Selain menetapkan kedua tersangka tim penyidik juga kembali menyita barang bukti berupa uang tunai dari kedua tersangka.

Menurutnya jika sebelumnya tim penyidik menaksir kerugian negara mencapai Rp1,9 miliar, kini telah menjadi Rp 2,1 miliar. “Sebelumnya, dari tangan tersangka, penyidik menyita sebanyak Rp 470 juta. Kemudian penyidik kembali menyita Rp 200 juta. Dari jumlah tersebut, Rp 160 juta di antaranya disita dari AM dan Rp40 juta dari MT,” ungkapnya.

Ia menambahkan dana bantuan terhadap warga terdampak Covid-19 yang seharusnya diberikan untuk kepada 48 kelompok tani dengan masing-masing kelompok mendapat bantuan Rp 40 juta, diduga diselewengkan.

Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi lainnya, bantuan yang seharusnya diterima 48 kelompok itu malah diselewengkan, untuk pembangunan greenhouse melon. Sebetulnya konsep bantuan dari untuk jaring pengaman sosial dari Ditjen Binapenta & PKK sudah bagus. Sebab, rekening dibuatkan oleh pusat setelah kelompok mengajukan proposal bantuan.

BERITA REKOMENDASI