Kendaraan Parkir Sembarangan Siap-siap Diderek Petugas

Editor: Ivan Aditya

PURBALINGGA, KRJOGJA.com – Sanksi tegas bakal diterapkan bagi pengendara yang memarkir kendaraannya bukan di tempat-tempat pelayanan parkir. Sanksi tegas itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Raperda itu merupakan produk inisiatif Komisi IV DPRD Purbalingga. Selain Raperda Penyelenggaraan Parkir, DPRD juga mengajukan Raperda Pengarusutamaan Gender, Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2042. Raperda tersebut diserahkan DPRD kepada bupati dalam rapat paripurna DPRD pekan lalu.

Sanksi dalam Raperda inisiatif DPRD Purbalingga itu tercantum dalam Pasal 14 ayat (4). Kendaraan yang parkir tidak di tempat pelayanan parkir bakal menghadapi konsekuensi penguncian ban kendaraan bermotor, pencabutan pentil ban kendaraan, diderek ke tempat pelayanan parkir atau penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (5) pasal itu menyebutkan, kendaraan bakal diderek bila diparkir di lokasi yang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, parkir pada jalan umum dan tidak menaati rambu lalu lintas yang terpasang serta parkir di trotoar, di atas jembatan, atau di persimpangan.

Sanksi lain berupa denda dicantumkan dalam pasal 15 Raperda itu. Ayat (2) pasal itu mewajibkan Pengemudi, pemilik, atau penanggung jawab kendaraan bemotor membayar biaya sebesar Rp 500 Ribu untuk setiap penderekan kendaraan bermotor.

Tidak hanya sampai disitu. Ayat (4) pada pasal yang sama menegaskan, bila dalam waktu 1 X 24 jam pemilik tidak melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan tambahan biaya Rp100 Ribu perhari sampai dengan kendaraan bermotornya diambil dari tempat pelayanan parkir atau penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Dihubungi melalui saluran telepon seluler, Kepala Dinas Perhubungan (Dinhub) Purbalingga, Raditya belum bersedia memberikan pernyataan.

“Penjelasan lebih matang nanti setelah raperda itu dibahas bersama dinas dengan DPRD,” ujarnya.  (Rus)

BERITA REKOMENDASI