KPK Ungkap Lima Modus Korupsi Kepala Daerah, Kenali Cirinya

Editor: Agus Sigit

Dalam promosi jabatan juga tidak jarang terjadi atawar menawar tarif. Karena mendapat jabatan dengan tarif jual beli, pejabat tersebut mencari anggaran untuk menutupi pengeluaran tarif tersebut.

Bahtiar mensinyalir besarnya biaya politik menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif. Penelitian Litbang KPK pada 2017, rata-rata 82,3 persen biaya politik kepala daerah berasal dari donatur. Donasi itu bukan tanpa imbalan.

“Pasti ada kepentingan tertentu di balik pemberian bantuan dana ke calon kepala daerah,” ujarnya.

Besarnya biaya politik merupakan hak para calon kepala daerah. Akan tetapi lebih baik dikelola dengan efisien. Karena semakin tinggi biaya politik akan muncul pemikiran untuk mengembalikannya.

“Itulah jebakan Batman ada di sana,” tuturnya.

Bahtiar menyebutkan, dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK menerapkan strategi penindakan dan kampanye serta edukasi. Dalam upaya pencegahan, KPK sudah tersedia sistem monitoring centre for prevention (MCP) yang mencakup beberapa area intervensi. (Rus)

 

 

BERITA REKOMENDASI