Muatan Lokal Masuk Rancangan Peraturan Daerah Purbalingga

Editor: KRjogja/Gus

PURBALINGGA, KRjogja.com – Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Raperda Tentang Kerjasama Antar Desa, Pemkab Purbalingga memasukkan muatan kearifan local sebagai dasar untuk sejumlah pasal di dalamnya. Pada Raperda KTR, terdapat 18 pasal. Hanya tujuh pasal yang benar-benar mengacu pada Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). Sementara 11 pasal lainnya mengacu pada muatan lokal tersebut.

“Isi perda justru pada muatan local. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” tutur Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), Jumat siang (9/8/2019).

Tiwi yang didampingi Kabag Hukum Setda, Sugeng Subroto mencontohkan muatan local pada pasal 6 Raperda KTR. Ayat (1) pasal itu menegaskan fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat kerja merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar. Sedangkan pasal 6 ayat (2) menegaskan tempat umum sebagai kawasan bebas asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Muatan local juga ada pada pada pasal 8 yang mewajibkan pimpinan, pemilik atau penanggungjawab KTR untuk menyediakan tempat khusus untuk merokok, membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok,dan memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang  yang melanggar ketentuan KTR.

Berbeda dengan Peraturan Bupati (Perbup) KTR tahun 2013 lalu yang tanpa terkesan ala kadarnya. Raperda itu lebih mengamanatkan Bupati membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegak KTR. Raperda KTR itu juga memuat sanksi yang bila ditegakkan bakal membuat kapok ahli hizab (perokok) kapok merokok sembarangan.

“Pasal 15 mengancam setiap orang yang merokok di KTR dengan pidana kurungan paling lama 5  hari dan/atau denda paling banyak Rp 500 Ribu. Sedangkan Pasal 16 mengancam setiap orang dan/atau lembaga yang menjual, memproduksi, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan KTR dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50 Juta,” tegasnya.  (Rus)

 

BERITA REKOMENDASI