Pekerja Pertamina Cilacap Demo, Ini Tuntutan Mereka

CILACAP, KRJOGJA.com – Aksi unjukrasa dilakukan pekerja Pertamina Refenery Unit IV Cilacap, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK), Jumat (02/08/2019) sore. Aksi itu merupakan ungkapan rasa kecewa mereka terhadap kebijakan pemerintah yang mengalihkan bisnis gas exiting, LNG exiting, jargas dan SPBG dari Pertamina ke PGN dan perpanjangan kontrak pengelolaan blok Corridor kepada kontraktor exiting, yakni Conoco Phitips selama 20 tahun kedepan. 

"Aksi kali ini merupakan lanjutan aksi sebelumnya yang tidak kunjung mendapatkan perhatian dari pemerintah," ujar Ketua SPP PWK Titok Dalimunthe. 

Sehingga para pekerja Pertamina itu mengancam akan  melakukan aksi lebih besar dan serempak di seluruh wilayah Pertamina dari Sabang sampai Merauke jika tidak kunjung mendapatkan perhatian pula dari Pemerintah. Bahkan bila perlu mereka akan melakukan mogok kerja. 

Dijelaskan, pengalihan bisnis gas bisnis gas exiting, LNG exiting, jargas dan SPBG dari Pertamina ke PGN,akan menyebabkan potensi kerugian negara, karena kepemilikan saham publik, baik swasta, lokal dan asing di PGN mencapai 43 persen. Menurutnya, bisnis LNG merupakan bisnis masa depan perusahaan yang harus dijaga eksistensinya, sehingga negara akan mendapatkan 100 persen keuntungan yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sedang menyangkut keputusan perpanjangan kontrak pengelolaan blok Corridor dinilai telah melanggar Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 tentang pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas, setelah Permen ESDM nomor 23 tahun 2018 tentang pengelelolaan wilayah kerja minyak dan gas dibatalkan Mahkamah Agung atas gugatan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

"Dengan pembatalan itu maka semua kebijakan Kementrian ESDM harusnya mengacu pada Permen ESDM nomor 30 tahun 2016 tentang perubahan atas Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 tentang  pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas, dimana memberikan hak istimewa kepada Pertamina untuk menjadi operator blok migas, yang akan berakhir kontrak kerjanya," lanjutnya.  

Selain itu Pemerintah juga harus mempertimbangkan alasan-alasan kenapa harus menunjuk Pertamina 100 persen dalam pengelolaan blok migas terminasi. Diantaranaya, memperbesar kontribusi NOC dalam produksi migas nasional sehingga meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi, Pertamina adalah BUMN, yang berarti 100 persen keuntungan akan masuk ke negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan Pertamina sudah terbukti dan berpengalaman mengelola blok di onshore maupun offshore hasil alih kelola sebelumnya, bahkan mampu meningkatkan produksi migas di blok-blok tersebut.  

"SPPPWK menyayangkan Kepala SKK Migas sebagai mantan Dirut Pertamina yang seharusnya paham bisnis migas dan kondisi internal Pertamina tidak berpihak kepada Pertamina. SPPPWK juga kecewa dengan kinerja direksi dan komisaris Pertamina yang tidak berusaha keras memperjuangkan pengambilalihan blok Corridor 100 persen Pertamina," katanya. 

Keberadaan Direkksi Pertamina dan Komisaris yang tidak memberikan dampak penguatan terhadap bisnis Pertamina, Bahkan cenderung lembek menghadapi kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak pro kepada Pertamina dan kedaulatan energy.  

Terkait dengan hal tersebut, SPPPWK menyampaikan tuntutan, diantaranya, pemerintah wajib mempertahankan proses bisnis LNG pada Pertamina, meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan Pertamina dapat menyusun program kerja rencana Bisnis LNG yang mendukung Security of Supply Nasional baik jangka pendek ataupun jangka panjang, karena proses bisnis LNG yang bersifat jangka panjang untuk tetap menjaga kedaulatan energi nasional.  

Kemudian mendesak pemerintah untuk menghentikan segala upaya pengalihan proses bisnis LNG yang dilakukan melalui holding migas ke PGN karena menyebabkan potensi kerugian negara, pemerintah membatalkan keputusan perpanjangan kontrak kerja sama wilayah kerja Blok Corridor kepada Conoco Phillips, selanjutnya memberikan 100 persen hak pengelolaannya kepada PT Pertamina (Persero) dan meminta KPK segera melakukan audit investigasi atas keputusan Menteri ESDM tersebut.

Unjuk rasa yang diwarnai aksi theatrikal dengan dengan tema 'Gonjang-ganjing sabdo pandito ratu wolak walik' berlangsung tertib dan pekerja langsung membubarkan diri setelah kegiatannya selesai.(Otu)

BERITA REKOMENDASI