Penataan LSD Banyumas Dikomplain Warga, Yayasan Tribhata Datangi Wabup

Editor: Agus Sigit

PURWOKERTO,KRJogja.com – Penataan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN di Banyumas banyak mendapat komplain dari warga. Meski penataan LSD bertujuan untuk meningkatkan investasi di daerah, namun saat ini cukup banyak kendala. Pasalnya banyak warga mengajukan komplain atau keberatan, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas.

Penetapan LSD tersebut merupakan implementasi atas diterbitkannya SK Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK HK.02.02/XII.2021 tertanggal 16 Desember 2021. Menanggapi banyaknya komplain dari dari warga, Yayasan Tribhata Purwokerto, Jumat (22/7/2022) menggelar audiensi dengan Wakil Bupati Banyumas, Drs Sadewo Tri Lastiono di kantornya.

Pendiri Yayasan TRI BHATA, Nanang Sugiri SH mengatakan, audiensi tersebut sebagai upaya mendukung dan mensupport langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinperkim.

Menurutnya adanya keberatan warga berkaitan penataan LSD diduga terjadi karena tidak ada komunikasi yang baik antara Kementerian ATR/BPN RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Dampaknya banyak warga yang mengeluhkan dan merasa resah atas terbitnya Permen tersebut dikarenakan masyarakat yang memiliki tanah/lahan yang sebelumnya berdasarkan data dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinperkim masuk dalam zonasi permukiman atau diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal.

” Namun sejak terbitnya Permen tersebut secara spontan zona tersebut berubah menjadi merah atau Lahan Sawah yang Dilindungi,” kata Nanang.

Nanang, menjelaskan keberatan tersebut Dinperkim yang sudah memfasilitasi keluhan masyarakat yang selanjutnya akan diteruskan ke Kementrian ATR/BPN untuk dilakukan verifikasi ulang ataupun rekomendasi terkait.

Meskipun ia juga tetap mendukung program pemerintah dalam hal pemenuhan ketahanan pangan. Bahwa untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, terkait ketahanan pangan bisa dilakukan pemerintah dengan meningkatkan metode-metode dalam menunjang produksi pertanian.

Artinya untuk menghasilkan produk pertanian yang optimal dan melimpah tidak harus menyediakan lahan yang luas juga. ” Harapannya pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN dapat mengambil langkah- langkah ataupun kebijakan-kebijakan yang pro dengan masyarakat dan ke depan dapat terjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengungkapkan, persoalan komplain tersebut tidak hanya di Banyumas namun terjadi secara nasional.

Selain masyarakat dan swasta bahkan pihak pemerintah daerah juga terdampak. Pasalnya terdapat beberapa lokasi yang dibangun gedung pemerintah namun status lahan diubah menjadi LSD. Terkait hal itu, pihak nya juga sedang mengajukan revisi.

Sementara itu Kepala Dinperkim Kabupaten Banyumas, Dedy Nurhasan mengungkapkan, sebelumnya warga diberi waktu dua minggu untuk melakukan verifikasi dan pengajuan peyanggahan (mengeluarkan dari peta LSD-red) ke Kementerian ATR.

Namun saat ini diperpanjang hingga tgl 29 Juli 2022. Untuk itu pihaknya berharap agar masyarakat juga segera mengajukan sanggahan. Selanjutnya sanggahan tersebut akan diajukan ke pusat. Saat ini jumlah warga yang sudah mengajukan sanggahan sebanyak 1900 kasus.(Dri)

 

BERITA REKOMENDASI