Perlu Aturan Kader Partai Sebagai Pejabat Publik

Editor: KRjogja/Gus

PURBALINGGA, KRjogja.com – Menjelang pemilihan presiden, kepala daerah dihadapkan pada dilema terkait posisinya sebagai kader partai di eksektutif sekaligus pejabat public. Sebagai kader partai politik, seorang gubernur atau  bupati dan walikota pasti mendukung pasangan capres dan cawapres yang diudung partainya.

Tapi pada saat yang sama, kepala daerah juga seorang pejabat publik yang seharusnya  bersikap netral. Posisi ganda kepala daerah dan kader partai di eksekutif dipahami secara bias dan menimbulkan interpretasi yang subyektif.

“Karenanya dibutuhkan adanya etika. Harus ada aturan yang jelas dan dipahami masyarakat luas,” tutur Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik (Fisip) Unsoed Purwokerto, Indaru Setyo Nurprojo, saat menjadi pembicara pada acara Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Purbalingga, di Gedung Andrawina Owabong Purbalingga, Selasa siang (26/2/2019).

Indaru mencontohkan kasus Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang dinyatakan bersalah oleh Bawaslu Jateng, terkait kegiatannya memobilisasi 31 bupati dan walikota se Jateng dalam kegiatan deklarasi mendukung pasangan Jokowi – Maruf Amin di Solo pada 26 Januari lalu. Bawaslu Jateng menetapkan Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP tidak melakukan pelanggaran pidana pemilu, tapi melanggar UU Pemerintah Daerah.

Menurut Indaru, Ganjar Pranowo bersama 31 bupati dan walikota di Jateng melakukan kegiatan deklarasi pro Jokowi – Maruf Amin pada hari Sabtu yang merupakan hari libur bagi beberapa daerah, tapi masih menjadi hari kerja di daerah lain. Karenanya harus diatur dengan tegas dan disosialisasikan kepada masyarakat.

“Perlu aturan yang jelas mengenai ruang dan waktu bagi kepala daerah. Kapan dan dimana boleh menjadi kader partai serta kapan dan dimana harus benar-benar menjadi pejabat publik yang netral, pejabat  yang menjadi milik semua masyarakat. Ini yang belum jelas” ujarnya.

Indaru mengusulkan agar dibuat aturan itu secepatnya. Misalnya alokasi waktu hari Sabtu dan Minggu untuk menjadi kader partai, dan lima hari lainnya sebagai pejabat publik. Atau seminggu penuh sebagai kader partai seminggu berikutnya sebagai kepala daerah.

Seperti diberitakan, Bawaslu Jateng mengirim surat rekomendasi terkait pelanggaran etika Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 bupati dan walikota di Jateng kepada Menteri Dalam Negeri. Hanya saja, Mendagri Cahyo Kumolo menegaskan, pihaknya tidak menganggap tindakan Ganjar Pranowo melanggar aturan tersebut. Cahyo Kumolo yang juga kader PDIP itu juga menegaskan Gubernur DKI Anies Baswedan tidak bersalah saat mengacungkan dua jari pada kegiatan Partai Gerindra beberapa waktu lalu.  (Rus)

 

 

BERITA REKOMENDASI