Perppu 1/2020 Berpotensi Lahirkan ‘Mega Fraud’ Keuangan Negara

Editor: KRjogja/Gus

PURBALINGGA, KRJOGJA.com – Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, berpotensi melanggar konstitusi serta merugikan Keuangan Negara. Dengan alasan itu, Fraksi PKS DPR RI menolak mengesahkannya menjadi undang-undang.

“Badan Anggaran DPR RI pada telah menerima dan menyetujui Perppu itu pada Selasa dini hari (5/5/2020) kemarin. Kecuali dari PKS,” tutur Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto melalui saluran telepon, Jumat sore (8/5/2020).

Rofik menilai bail-out memunculkan ketidakadilan bagi rakyat. Karena seharusnya skema penyelamatan bank melalui peran pemegang saham atau group konglomerasinya atau bail-in, yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Perppu itu juga memberikan kewenangan sangat besar dan tidak terbatas yang dapat menimbulkan penyimpangan kekuasaan (abuse of power) pada sistem tata kelola APBN.

“Kami tidak ingin terjadi mega fraud terhadap keuangan negara dan kasus keuangan seperti skandal BLBI ataupun skandal Century terulang lagi.” tegasnya.

BERITA REKOMENDASI