Purbalingga Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Editor: KRjogja/Gus

PURBALINGGA, KRJOGJA.com – Untuk kedua kalinya Pemkab Purbalingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala BPK Perwakilan Jateng Hery Subowo  menyerahkan penghargaan itu kepada Bupati Purbalingga Tasdi, di kantor BPK perwakilan Jateng, Senin sore (28/5).

Bupati Tasdi menyebutkan, perolehan opini WTP BPK itu merupakan buah kerja cerdas, kerja keras dan kerja iklas, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah tahun 2017. Karenanya ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pejabat struktural, fungsional dan seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Purbalingga.
 
“Semoga WTP yg kedua ini menjadi spirit

dan motivasi mewujudkan visi misi Kabupaten Purbalingga,” tutur Bupati Tasdi usai penerimaan penghargaan tersebut.

Tasdi yang didampingi Ketua DPRD Tongat, Sekretaris Daerah Wahyu Kontardi, Inspektur Inspektorat Daerah Setiyadi dan Kepala Bakeuda Subeno, menegaskan,  penghargaan yang diterima Purbalingga juga merupakan buah pembiasaan perilaku disiplin ASN terhadap pelaksanaan kerja sesuai aturan main, aturan prosedur dan aturan hukum. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang ditanamkan kepada ASN seperti apel kerja tepat waktu, penggunaan pakaian kerja sesuai aturan telah terbukti mengubah kinerja ASN menjadi lebih baik.

"Yang kecil-kecil itu berimbas pada pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.
Kepala BPK Perwakilan Jateng Hery Subowo menyebutkan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017. Pemeriksaan meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Pemeriksaan tersebut untuk menentukan opini atas  kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian internal.

"Dari pemeriksaan itu, BPK memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017," ujarnya. (Rus)

 

BERITA REKOMENDASI