Bupati Tiwi Deadline Konflik Batas Tanah Desa Hingga Akhir Tahun

Editor: KRjogja/Gus

BANYUMAS, KRJOGJA.com – Batas desa yang tidak jelas berpotensi memicu konflik. Di lapangan, rebutan kawasan atau wilayah sudah terjadi akibat batas desa yang belum disepakati.

“Contohnya, ketika saya mengunjungi Curug Duwur Desa Bumisari. Curug itu sempat menjadi perebutan Desa Bumisari dengan Binangun,” tutur Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), saat memimpin Rapat Koordinasi Penegasan Batas Desa, Hotel Moroseneng di Baturaden Banyumas. Rapat yang berlangsung dari Kamis (10/9) dan Jumat (11/9) diikuti seluruh Kepala Dusun (Kadus) di Purbalingga.

Bupati Tiwi meminta seluruh pemerintahan desa di Purbalingga secepatnya menyelesaikan persoalan dan kejelasan batas tanah antar desa. Tiwi memberi deadline pada akhir tahun tahun ini.

Penegasan batas desa, lanjut Tiwi, merupakan agenda dan kebijakan pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti. Presiden menginginkan adanya one map policy yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP).

Bupati menyampaikan sejumlah manfaat bila batas desa sudah ditetapkan. Meliputi tata administrasi yang tertin sebagai bahan perencanaan tingkat desa disamping meminimalisir konflik.

BERITA REKOMENDASI