Selewengkan Dana Desa, Kades dan Bendahara Arenan Jadi Tersangka

PURBALINGGA, KRjogja.com – Polres Purbalingga menetapkan Esti Dwihartanti (43), mantan Kades Arenan Kaligondang Purbalingga dan Setya Bakti (33), Kaur Kesra Desa Arenan, sebagai tersangka kasus penyelewengan dana desa. Kedua aparat desa itu diduga memperkaya diri sendiri dengan menggelapkan dana desa tersebut.

"Hari ini kami melimpahkan kedua tersangka ke Kejaksaan Negeri Purbalingga," tutur Kapolres AKBP Kholilur Rohman, dalam jumpa pers di Mapolres, Kamis, (26/12/2019).

Kholilur yang didampingi Kasat Reskrim AKP Willy Budiyanto dan Kasubag Humas Iptu Widyastuti merinci, tersangka Esti Dwihartanti diduga menyelewengkan 6 sumber pendapatan desa tahun 2015, 2016 dan 2017. Enam item itu meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jateng, BKK Kabupaten Purbalingga, Dana Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD).

"modus yang dilakukan dengan menguasai sebagian dari anggaran pendapatan yang diterima pemerintah desa Arenan," ujar Kholilur.

Alih-alih melibatkan Tim Pengelola Desa (TPD), Esti justru menunjuk pihak lain untuk melakukan kegiatan belanja dan pembangunan fisik desa tanpa musyawarah maupun prosedur pengadaan barang dan jasa. Mantan kades yang sempat menjadi calon anggota legislatif (Caleg) pada pemilu 2019 itu juga melakukan belanja barang dan material sendiri.

Sebagian uang yang dikuasainya itu juga tidak disalurkan atau digunakan sepenuhnya untuk belanja atau kegiatan fisik desa yang sudah tersusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Perbuatan tersangka Esti Dwihartanti mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 698.845.600,” ujar Kapolres.

Selain Esti, mantan Kaur Keuangan sekaligus bendaharawan desa Arena, Setya Bakti ditetapkan sebagai tesangka. Setali tiga uang, Setya Bakti diduga melakukan kecurangan dalam pengelolaan pendapatan desa Arena tahun 2015, 2016 dan 2017.

“Modusnya sama. Menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai Kaur Keuangan,” ujar Kholilur.

Setya Bakti menguasai sebagian uang dari pendapatan desa. Uang itu tidak sepenuhnya disalurkan kegiatan belanja maupun pembangunan fisik desa yang sudah tercantum dalam rencana anggaran biaya (RAB).

Setya Bakti juga tidak melakukan pembayaran Pajak atas pengelolaan dana desa selama 2015 hingga 2017. Uang itu justru dikuasai untuk kepentingannya sendiri. “Akibat perbuatan tersangka Setya Bakti, Negara dirugikan Rp 146.137.500,” ujar Kapolres.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 lebih subside Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) Jo Pasal 64 KUHP. Dengan pasal berlapis itu, kedua tersangka menghadapi ancaman hukuman paling lama 20 tahun.  (Rus)

BERITA REKOMENDASI