Sertifikat Masih Ditahan, Konsumen dan Pengembang Perumahan Datangi BPN

Editor: Agus Sigit

PURWOKERTO,KRJogja.com – Sejumlah perwakilan konsumen dan pengembang Perumahan Bukit Intan Permata di Desa Tambaksogra
Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Senin (15/11/202) mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyumas di Purwokerto.

Kedatangan konsumen dan pihak pengambang perumahan PT Rifa Perkasa Purwokerto, ke Kantor BPN untuk menagih janji pihak BPN yang menahan proses pembatalan hak pakai sertifikat atas nama Pemkab Banyumas yang menumpuk di atas sebagian tanah milik pengembang. Padahal proses hukum sudah selesai, dengan kesepakatan perdamaian membayar kompensasi dari pihak pengembang ke Pemkab Banyumas, September lalu, sebesar Rp 100 juta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendafataran Budi Irawan dan Kepala Sub Seksi Konflik dan Perkara, Rut Linggarwati BPN Banyumas, menjelaskan, surat permohonan pembatalan hak pakai tanah milik pemkab sudah diajukan ke Kanwil Jateng tertanggal 17 September lalu.

Pihak Kanwil, saat ini sedang memproses dengan mengundang (klarifikasi) para pihak.

“Setelah turun SK pembatalan dari Kanwil, nanti langsung kita hapus hak pakainya itu (eks SHM
pemkab-Red ). Penghapusan cukup sehari selesai. Kita tidak tahu berapa lama SK pembatalan
hak pakai ini selesai di Kanwil-nya,” kata Budi Irawan.

Menurutnya sebelum ada pemisahan terkait pembatalan sertifikat hak pakai atas nama pemkab,
maka status tanah tersebut belum bisa difungsikan, terutama saat mau dipecah-pecah untuk
dijual ke komsumen perumahan

Perwakilan komsumen, Damar Aji menuturkan, ada sekitar 30 komsumen yang sejak tahun
2015 lalu belum bisa mendapatkan rumah karena belum bisa dibangun pihak pengembang.

Menurutnya, rata-rata pembeli sudah memberikan uang muka. Saat ditanyakan, pihak pengembang beralasan, masih ada kendala dalam urusan sertifikat (pembatalan sebagian
hak pakai).

“Masalah ini sebenarnya ada di pengembang PT Rifa atau di BPN. Masalah hukum dengan pemkab kan sudah selesai September lalu, mestinya BPN (Kanwil-red) ya tidak menghambat.
Kalau ini digantung terus, kami juga ikut dirugikan,” katanya.

Lantaran permasalahan tesebut rumah yang dibeli belum bisa dibangun. Ia mengaku harus kontrak rumah selama lima
tahun terakhir, setiap tahun minimal mengeluarkan Rp 15 juta.

Penasehat hukum PT Rifa Perkasa, Junianto selaku pengembang mengatakan, permasalahan hukum dengan Pemkab
Banyumas sudah selesai, berdasarkan surat perdamaian tanggal 22 September 2021 dengan
kompensasi Rp 100 juta. Kompensasi tersebut sudah ditranfer ke rekening pemkab.

“Permasalahan terkait sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 0005/Desa Tambaksogra Kecamatan
Sumbang, sebelumnya atas nama aset milik Pemkab Banyumas sudah selesai secara hukum
(perdamian dengan kompensasi). Kita tinggal nunggu SK pembatalan (pencoretan) saja di BPN,”
terangnya.

Menurut dia, kliennya belum berani membangun karena dikhawatirkan ke depan muncul
masalah hukum lagi. Jika masalah ini selesai, tanah yang semula masih di atas dua bidang
serifikat, maka harus dipecah-pecah sesuai atasnama komsumen (pembeli).

“Mesti sudah ada perdamian, posisinya kan masih di BPN. Kalau tanahnya belum bisa dipecah,
kan klien kami belum bisa membangun karena belum ada kepastian atas pembatalan SHM
atas nama pemkab,” ungkapnya.(Dri)

 

BERITA REKOMENDASI