Tanah Aset Pemkab Banyumas Dimiliki Warga

Editor: Ivan Aditya

BANYUMAS, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas terkesan diam tidak ada melakukan upaya hukum untuk mengembalikan tanah aset 1.400 meter persegi di Desa Karangmangu, Baturaden yang sekarang dalam penguasan warga. Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto selaku pengacara negara hingga saat juga belum diminta pendampingan hukum untuk melakukan upaya hukum terkait hilangnya aset yang bernilai miliaran rupiah tersebut.

Kepala Kejari (Kajari) Purwokerto, Sunarwan SH MHum saat dikonfirmasi Senin (25/10/2021) mengaku belum ada permintaan pendampingan hukum oleh Pemkab Banyumas terkait penguasaan aset tersebut oleh warga. “Belum ada permintaan pendampingan hukum dari Pemkab Banyumas,” kata Sunarwan.

Tanah milik Pemkab Banyumas seluas dengan luas 1.400 meter persegi sudah bersertifikat hak pakai Pemkab Banyumas Nomor 00008 tanggal 30 Oktober 1985. Kemudian pada tahun 2003 tanah tersebut sudah berpindah hak milik warga bahkan sudah muncul sertifikat hak milik atas nama warga, yakni SHM 00878 dengan luas 1.545 meter persegi.

Bahkan tanah milik Pemkab tersebut sudah tiga kali terjadi peralihan hak milik oleh warga. Berkaitan munculnya sertifikat ganda kepemilikan tanah milik Pemkab Banyumas sekarang kasusnya dalam penanganan unit Tipikor Reskrim Polresta. Namun dalam perkembangan antara ahli waris yang pertama menguasai tanah dengan pembeli terakhir yang menjadi korban masih dilakukan mediasi, dan hingga saat belum ada putusan.

Seharusnya Pemkab Banyumas selaku pemilik harus aktif melakukan upaya hukum mengajukan gugatan perdata. Karena pihak warga yang pertama mengusai tanah tersebut masih memiliki ahli waris yang masih hidup. Sedang sekarang aset milik Pemkab sudah beralih hak sebanyak tiga kali.

Aan Roehani SH kuasa hukum pemegang sertifikat terakhir mengatakan pihaknya sudah dimediasi berkali kali oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN ) dan Penyidik atas permintaan kuasa hukum pemilik sertifikat pertama namun belum ada putusan. “Klien saya sudah sangat kooperatif tapi mediasi sampai hari ini belum ada kesepakatan,” jelas Aan Roehani. (Dri)

BERITA REKOMENDASI