Tutup Tempat Karoke, Kepala DPMPTSP Purbalingga Digugat

Editor: KRjogja/Gus

PURBALINGGA,KRJOGJA.com – Megawati Setyaningisih, istri ketiga dari pemilik usaha Karaoke Planjan, warga Kelurahan Wirasana, Purbalingga, mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara terhadap Kepala DPMPTSP. Hal ini dilakukan setelah tempat usaha hiburan karoke ditutup oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga. 

Djoko Susanto SH, kuasa hukum, penggugat kepada KRjogja.com, Selasa (20/1/2018), menjelaskan gugatan itu diajukan oleh  Megawati Setyaningsih bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa. " Gugatan itu sendiri sudah didaftarkan ke PTUN Semarang pada 25 Januari 2018 lalu," kata Djoko Susanto.

Gugatan itu diajukan berkaitan dengan diterbitkanya Surat Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga Nomor 503/1034.I/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke Planjan, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atas nama pemilik Edi Susilo.

Sedang yang menjadi dasar gugatan yakni pada tanggal 9 Juni 2014 telah dilakukan pernikahan secara agama Islam antara penggugat yakni Megawati Setyaningsih dengan  Edi Susilo selaku pemilik tempat usaha hiburan di Hotel Planjan, Jalan Mayor Jenderal Sungkono, Purbalingga.

Kemudian dari hasil perkawinan tersebut, pasangan Megawati Setyaningsih dan Edi Susilo pada tanggal 21 Maret 2016 dikaruniai seorang putra berinisial LAJS.

Namun pada tanggal 28 Mei 2017, Edi Susilo suami penggugat meninggal dunia karena sakit. Sebagai anak biologis dari Edi Susilo, LAJS diberi tempat usaha karaoke di Plajan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.   

Terkait dengan pendirian tempat hiburan itu Pemkab Purbalingga, sudah mengeluarkan izin operasional usaha karaoke, Surat Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi`Planjan Karaoke` Nomor 556/386/2017 tanggal 15 Mei 2017.

Dalam surat izin disebutkan bahwa sebagai pemilik dan penanggung jawab usaha karaoke adalah Edi Susilo dengan alamat Desa Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Edi Susilo, suami penggugat tinggal bersama istri keduanya di Semarang, sedangkan Megawati Setyaningsih merupakan istri ketiga.

Namun surat izin usaha tempat usaha hiburan itu oleh Kepala  DPMPTSP Purbalingga dicabut.
Selain pencabutan tanda daftar usaha pariwisata, Kepala DPMPTSP Purbalingga juga mengeluarkan surat dengan Nomor 503/1040.I/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Penutupan Usaha Pariwisata Karaoke Planjan, Kalimanah, Purbalingga.

Djoko Susanto, menambahkan, Kepala DPMPTSP Purbalingga selaku tergugat dalam menerbitkan surat tersebut hanya mendasarkan dari kepentingan sepihak tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain, yaitu penggugat yang juga anak kandung atau biologis dari Edi Susilo.

Menurutnya  penggugat juga mempunyai hak yang sama untuk dilindungi oleh hukum dan undang-undang untuk mendapatkan keadilan. Ia menilai penerbitan surat tersebut tidak melalui prosedur aturan administrasi negara yang benar menurut hukum sehingga harus dibatalkan. "Untuk minta keadilan maka klien saya mengajukan gugatan ke PTUN Semarang," jelas Djoko Susanto. (Dri)

BERITA REKOMENDASI