UMK Banyumas Tahun 2019 Rp 1.750.000

Editor: KRjogja/Gus

PURWOKERTO, KRJogja.com – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebasar Rp 1. 750 000 atau ada kenaikan Rp 161 000 dari UMK tahun sebelumnya.

Kepastian kenailan UMK sebanyak itu, setelah Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Dinarkop dan UKM) Kabupaten Banyumas, Kamis (22/11/2018) menerima surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/68/2018 tentang UMK, 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang ditanda tangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Rabu (21/11/2018)

Plt Sekretaris Dinarkop dan UKM, Kabupaten Banyumas, Suwardi SH MH, Kamis (22/11/2018) membenarkan pihaknya sudah menerima surat keputusan kenaikan UMK Banyumas tahun 2019 sebesar Rp 1.750 000, dari tahun sebelumnya Rp 1.589.000. "UMK tahun 2019 ada kenaikan Rp 161.000 dari UMK tahun sebelumnya," kata Suwardi.

Berkaitan dengan kenaikan UMK tahun 2019 tersebut, Dinarkop dan UKM selanjutnya akan melakukan sosialisasi kepada sejumlah perusahaan yang ada di Banyumas.

Sebelumnya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Perkerja Seluruh Indonesia (SPSI) Banyumas, menolak  Praturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai dasar hukum untuk menaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Ketua DPC SPSI Kabupaten Banyumas, Drs Haris Subiyakto SH MH, menjelaskan jika mengacu pada PP tersebut,
yang mengatur  kenaikan UMK, maka kenaikan UMK berdasarkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), dinilai tidak mampu meningkatkan kesejahtaraan buruh atau pekerja. " Kalau berdasarkan PP tersebut rata rata kenaikan UMK tiap tahunnya hanya 8 persen," jelas Haris.

Sehingga kenaikan sebanyak itu dinilai tidak mampu meningkatkan kesejahtraan buruh atau pekerja. Sedang SPSI mengusulkan kenaikan UMK berdasarkan survai kebutuhan kehidupan hidup layak di setiap daerah. " SPSI Banyumas mengusulakan UMK Kabupaten Banyumas tahun 2019  Rp 2 juta, dari sebelumnya Rp 1.589.000. Usulan sebanyak itu berdasarkan hasil survai kehidupan layak (KHL) buruh atau pekerja di Banyumas, untuk tenaga lajang," kata Haris Subiyakto. (Dri)

BERITA REKOMENDASI