Warga Cilacap Dilarang Gelar Hajatan

Editor: Ivan Aditya

CILACAP, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten Cilacap segera melaksanakan instruksi bupati (Inbup) nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayahnya, mulai sekarang ini hingga 21 Juni mendatang.

“Instruksi Bupati Cilacap tersebut hampir sama dengan inbup sebelumnya yang mengatur tentang PPKM, dengan mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021. Hanya saja, inbup kali ini lebih dipertegas,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Cilacap, Yuliaman, Kamis (17/06/2021).

Diantaranya masalah hajatan. Untuk sementara hajatan di wilayah Kabupaten Cilacap dinyatakan dilarang. Kalaupun ada masyarakat yang akan melaksanakan akad nikah diperboleh dengan ketentuan jumlah orang hadir tidak lebih dari 30 orang. “Sejumlah itu sudah termasuk dua calon pengantin, wali, saksi dan petugas pencatat nikah,” lanjutnya.

Untuk pedagang kaki lima yang berjualan di pusat kuliner, diantaranya, di alun-alun, taman kota dan lapangan kecamatan akan ditertibkan, dengan diberi nomor. Kemudian dijadwalkan kegiatannya.

“Jadi pengaturannya menggunakan sistem ganjil genap. Misalnya hari ini pedagang dengan nomor genap yang diperbolehkan berjualan. Besok mereka yang bernomor ganjil,”katanya.

Untuk mempermudah pengawasannya, Bupati segera menerbitkan surat edaran yang mengatur tentang pelaksanaan dan pengawasan Inbup nomor 15 tahun 2021 tersebut.
Dijelaskan, saat ini, wilayah Kabupaten Cilacap masuk zona orange Covid-19, dengan kasus positif aktif 1.068 orang, atau pada Kamis (17/06/2021) ada penambahan 169 orang.

Dari sejumlah kasus penyebaran Covid-19 itu, kluster keluarga tinggi dengan 106 orang, kluster hajatan 25 orang, kluster perangkat desa 16 orang dan kluter kantor 15 orang. (Otu)

BERITA REKOMENDASI