10 Desa Tandatangani MoU dengan Bawaslu Kabupaten Magelang

Editor: KRjogja/Gus

MAGELANG, KRJOGJA.com – Sebanyak 10 Desa di Kabupaten Magelang telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang terkait komitmen pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (Desa APU). Mereka bersepakat untuk berkolaborasi dengan Bawaslu dalam mewujudkan masyarakat sadar demokrasi melalui program Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (Desa APU).

“MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini sebagai wujud komitmen untuk meneguhkan kembali semangat mewujudkan demokrasi di kampung-kampung dan Gerakan Anti Politik Uang. Gerakan ini sudah dirintis dan dipupuk Bawaslu Kabupaten Magelang sejak tahapan Pilkada 2018 dan tahapan Pemilu 2019. Ke-10 itu terletak di Lereng Gunung Andong, Gunung Telomoyo, Gunung Merapi, Gunung Menoreh, dan Gunung Sumbing,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh SS, Senin (14/9/2020).

Pada Desember 2017, kata Habib, pihaknya pertama kali me-launching Kampung Anti Money Politics (KAMP) di Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan. Lalu pada Februari 2018 dilanjutkan pembentukan KAMP Di Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan dan Desa APU di Desa Somoketro, Kecamatan Salam menjelang Pemilu 2019.

Menurut Habib, pihaknya menandatangani MoU dan PKS Desa Pengawasan dengan tiga desa. Yakni Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, dan Desa Ketundan Kecamatan Pakis. “MoU dan Perjanjian Kerja Sama terkait Desa Pengawasan sudah ditandatangani para kepala desa. Ini menjadi payung hukum kerja sama yang sudah berjalan baik selama ini dan kerja sama di masa depan,” jelasnya.

BERITA REKOMENDASI