143 Bangunan di Sepanjang Irigasi Ditertibkan

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) Yogyakarta menertibkan 143 bangunan di sepanjang saluran irigasi Sudagaran Kelurahan Kutoarjo dan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo, Senin (04/12/2017). Bangunan ditertibkan karena berdiri di atas garis sempadan, sehingga melanggar aturan.

Tiga alat berat dan empat truk diterjunkan membersihkan bangunan permanen yang sudah dikosongkan pemiliknya itu. Penertiban merupakan upaya balai membersihkan kawasan sempadan irigasi dari bangunan liar. "Dalam rangka memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan saluran irigasi. Tugas kami dipayungi undang-undang," kata Kasi Operasional dan Pemeliharaan BBWSO M Rusdiyansyah.

Menurutnya, adanya bangunan menyebabkan jalan inspeksi yang seharusnya berada di atas tanggul, menjadi tidak ada. Akibatnya menyulitkan proses pemeliharaan yang rutin dilakukan balai. Alat berat tidak bisa masuk saluran untuk melakukan pekerjaan normalisasi dan perbaikan lain karena tertutup bangunan. Aturan, katanya, menyebut, bangunan permanen tidak boleh berdiri di sepanjang garis sempadan irigasi.

Penertiban itu, katanya, telah melalui proses yang panjang. Diawali dari sosialisasi bangunan yang melanggar sempadan irigasi pada tahun 2016, pasca penertiban tahap pertama terhadap 116 bangunan di sekitar saluran itu. Kemudian warga membuat kesepakatan untuk sukarela membongkar pada pertengahan tahun 2016. Dalam kesepakatan itu, pengosongan bangun dilakukan maksimal 1 Desember 2017.

Pihak balai menempuh prosedur penertiban dengan mengirim surat peringatan pertama, kedua dan surat ketiga berisi batas akhir pengosongan bangunan. "Langkah administrasi sesuai aturan sudah ditempuh dan kami rasa cukup untuk dasar melakukan penertiban. Tidak ada hambatan, para pemilik bangunan memahami kegiatan kami," tuturnya.

Anggota Dewan Sumberdaya Air Jawa Tengah Eddy Wahono mengemukakan, penertiban untuk mengembalikan fungsi sempadan sebagai jalur operasi dan pemeliharaan irigasi. Selain itu, bangunan itu berdiri di atas tanah milik negara yang dalam penguasaan BBWSO Yogyakarta.

Kasubag Pengelolaan Barang Milik Negara BBWSO Yogyakarta Duki Subagyo juga membenarkan soal tanah sempadan yang berstatus milik negara. Pembebasan tanah sekitar saluran dilakukan ketika irigasi dibangun. "Secara de jure memang tanah negara," ucapnya.

Duki menambahkan, pihak balai juga menyiapkan bantuan tenaga untuk masyarakat yang ingin menyelamatkan bahan bangunan. "Ada tenaga yang membantu bongkar genting dan kaca, lalu mengantar ke lokasi yang diinginkan warga. Namun pengamatan kami, pemilik sudah mengosongkan perabot," terangnya.

Sementara itu, pemilik rumah di RT 02 RW 04 Semawung Kembaran Jefri (44) menilai pembongkaran terlalu buru-buru. Pemerintah mendadak mengirimkan surat pengosongan bangunan pada 29 November 2017. "Kami sadar menghuni di atas tanah yang bukan hak, maka tidak ada pembangkangan, semua nurut. Namun kalau pemberitahuan jauh hari, persiapan kami jauh lebih matang," tandasnya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI