Akan Dilakukan Penertiban, Diawali Pasang Plang

MAGELANG, KRJOGJA.com – Ada bangunan di 3 titik yang diduga melanggar sempadan Sungai Elo. Hal ini merupakan identifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Kota Magelang.  Bangunan tersebut diantaranya 2 titik di wilayah Kelurahan Tidar Selatan dan 1 titik di wilayah Kelurahan Wates. 

"Pelanggaran ini adanya bangunan pabrik dan bangunan rumah di tiga titik tersebut yang berdiri di sempadan sungai Elo. Sesuai aturan, bangunan harus berjarak minimal 10 meter dari bibir sungai," kata Kepala DPUPR Kota Magelang Yonas Nusantrawan Bolla dalam sosialisasi penertiban pemanfaatan ruang untuk pelanggaran pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Elo yang dilaksanakan di aula Kantor Kecamatan Magelang Selatan Rabu (10/10/2018).

Yonas mengaku pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pelanggaran ini yang diawali dengan pemasangan plang pemberitahuan atau himbauan. "Nanti ke depannya bagaimana tindak-lanjutnya, apakah akan ada rekayasa atau bagaimana, kami akan mengkaji terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan pusat," tambah Yonas.

Dikatakan, Pemerintah Kota Magelang akan selalu mencarikan solusi terbak bagi masyarakat, termasuk bagi masyarakat yang bangunannya berada di sempadan Sungai Elo tersebut. "Kami juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait, rekayasanya nanti apakah dalam bentuk relokasi atau bagaimana. Kami akan mohon anggaran ke pusat untuk penggantian bangunan dan lainnya, sehingga masyarakat juga tidak dirugikan," kata Yonas.

Menurutnya, pelanggaran sempadan semacam ini dapat berdampak bencana bagi masyarakat. Apabila sungai meluap, yang kena dampak pertama adalah bangunan yang ada di sempadan tersebut. "Maka kita harus berhati-hati," tambahnya.

Sementara itu Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Agraria dan Tata Ruang Suryaman Kardiyat mengatakan masyarakat harus memperhatikan mitigasi bencana. "Jangan sampai terjadi bencana yang membuat banyak korban jiwa. Perlu ditekan, direncanakan, mana daerah yang berbahaya, sehingga kita harus menghindari," katanya.

Daerah pemukiman, lanjutnya, juga termasuk daerah yang rawan bencana jika bangunan-bangunan berdiri tidak sesuai dengan tata ruang semestinya. "Daerah pemukiman, kawasan niaga, kawasan industri tetap harus memperhatikan mitigasi bencana. Ada aturan tata ruang yang harus dipatuhi, ada bangunan yang boleh, ada yang dilarang, ada yang bersyarat, ada juga yang diizinkan tapi terbatas," kata Suryaman.(Tha)

BERITA REKOMENDASI