APK Diluar Ketentuan KPU Akan Ditertibkan

Editor: KRjogja/Gus

MAGELANG (KRjogja.com) – Untuk menjaga kondusifitas daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 ini, materi Alat Peraga Kampanye (APK) baik desain, materi dan bahan sebelum dicetak dan dipasang, harus mendapat persetujuan KPU. Hal ini juga sesuai pasal 70 ayat 1 PKPU nomer 4 tahun 2017.

“Dalam pasal itu secara tegas melarang partai politik atau gabungan parpol, paslon dan tim kampanye mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan KPU. Kalau ada APK dan bahan kampanye yang tidak dilaporkan ke KPU, Panwas silakan menertibkan,” kata Ketua KPU Kabupaten Magelang, Afifudin, disela-sela rapat koordinasi dengan ketua-ketua Panwascam se Kabupaten Magelang di Pendopo Waskab Magelang, Jumat (02/03/2018).

Dijelaskan, KPU RI melalui surat nomor 216/PL.01-SD/KPU/II/2018 memperbolehkan partai politik mensosialisasikan partai dan nomor urutnya dengan pemasangan bendera dan pertemuan terbatas. Syaratnya, sosialisasi tersebut tidak bertentangan dengan Perbup maupun Perda. "APK Pilkada harus sesuai dengan ketentuan KPU. Untuk pertemuan terbatas, partai harus memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu minimal satu hari sebelum kegiatan," jelasnya.

Kordiv SDM dan Organisasi Panwaskab Magelang, Aini Sumarni Chabibah menambahkan, tugas Panwas adalah melakukan pengawasan pemilu, serta pencegahan dan penindakan pelanggaran. Hal ini merupakan amanat UU no 7 tahun 2017. "Dalam penertiban APK dan baliho kemarin, Panwas hanya melaksanakan tugas sesuai amanat UU serta PKPU dan Perbawaslu. Kami bertindak secara adil dengan menurunkan semua baliho dan APK yang melanggar ketentuan dan peraturan," imbuhnya.

Kordiv Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Fauzan Rofiqun S.Ag mengungkapkan pemasangan reklame sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) no 22 tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. “Pasal 18 menyebutkan reklame dilarang dipasang di gedung pemerintah, rumah dinas, gedung pendidikan, museum, tempat ibadah, makam, gedung militer, jembatan, sungai, badan sungai, monumen, dan tempat yang ditetapkan pemerintah. Semangat UU dan peraturan turunannya adalah terciptanya pemilu yang efisien, murah dan tidak boros sumber daya," lanjutnya.

Fauzan menegaskan Tim Gabungan hanya menertibkan APK yang tidak sesuai dengan peraturan KPU baik dari sisi kontens, jenis dan jumlah serta tempat pemasangannya. Pelanggaran atas peraturan ini termasuk pelanggaran administrasi Pemilihan dan Pemilu. (Bag)

BERITA REKOMENDASI