Bahas Bendungan Bener, DPRD Purworejo Panggil BBWSO

PURWOREJO, KRJOGJA.com –  DPRD Kabupaten Purworejo mengundang pejabat Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) Yogyakarta dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo untuk rapat koordinasi soal polemik ganti rugi tanah proyek Bendungan Bener, Senin (16/12). 

Ketiga pihak itu mendiskusikan solusi atas keluhan masyarakat yang tidak terima tanahnya dinilai rendah oleh tim pembebasan tanah pemerintah. Rapat merupakan tindak lanjut penyerapan aspirasi warga yang keberatan dengan nilai ganti rugi tanah. Pembayaran ganti rugi untuk 181 bidang tanah terdampak di Desa Nglaris, Guntur, dan Limbangan telah dilakukan. Namun, pemilik protes karena tanah mereka dihargai rata-rata Rp 60 ribu permeter persegi. 

Warga menyampaikan keluhan tersebut kepada anggota DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiyabudi dan Wakil Ketua DPRD Fran Suharmaji. Seluruh ketua komisi hadir dalam pertemuan. Kepala BPN Purworejo Suwitri Irianto dan sejumlah pejabat BBWSO hadir untuk dimintai pendapat tentang persoalan tersebut.

BBWSO dan BPN Purworejo tidak bisa memberikan solusi komprehensif karena penentuan harga menjadi kewenangan Konsultan Jasa Penilaian Publik (KJPP). Selain itu, mereka terkendala aturan apabila akan menuruti usulan naggota DPRD yang mempertanyakan kemingkinan dilakukannya penilaian ulang. Dalam pertemuan, balai dan pertanahan menjelaskan tugas masing-masing dalam konteks pembebasan tanah bendungan itu.

Wakil Ketua Komisi IV Abdullah mengusulkan adanya apraisal atau penilaian ulang atas tanah tersebut sebagai alternatif. Pasalnya masyarakat terdampak resah dengan rendahnya harga. Harga pasaran tanah di wilayah Guntur dan sekitarnya antara Rp 150 ribu – Rp 200 ribu permeter persegi. "Memungkinkan tidak dilakukan apraisal ulang sebagai second oppinion?," tanya Abdullah.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tanah BBWSO Tirto Atmaji mengatakan, pemerintah menjalankan tugas pembebasan tanah sesuai aturan yang berlaku. "Kami hanya jalankan sesuai aturan saja, yakni berdasar hasil penilaian KJPP. Namun, apabila ada yang keberatan dengan nilai ganti rugi, silakan mengajukan gugatan ke pengadilan," ujarnya.

Kepala BPN Purworejo Suwitri Irianto mengemukakan, pengadilan yang nantinya akan menentukan adanya solusi, misalnya penilaian lain sebagai alternatif, sesuai keinginan masyarakat. "Apraisal pembanding barangkali memungkinkan apabila diputuskan pengadilan," tuturnya.(Jas)

BERITA REKOMENDASI