Bangun Sistem dan Manusia Cegah Korupsi di Lapas

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 520 satuan kerja (satker) di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan sertifikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemepan RB). Pembangunan sistem dan manusia untuk mencegah korupsi di dalam lembaga itu terus dilakukan untuk lolos dalam sertifikasi.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Menkumham Ir Razilu MSi mengatakan, ratusan lembaga itu dinilai layak untuk diproses hingga mendapat sertifikasi WBK. “Mereka dinilai telah berhasil mewujudkan WBK dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat,” tuturnya kepada KRJOGJA.com usai memantau kesiapan Rutan II B Purworejo dalam rangka sertifikasi WBK, Kamis (13/8/2020).

Menurutnya, WBK memiliki sasaran yang tegas bahwa tidak boleh ada praktik korupsi dan percaloan dalam bentuk apapun dalam lembaga di bawah Kemenkumham. Selain itu, katanya, terwujud juga pelayanan terbaik sehingga masyarakat menjadi senang dan tidak terbebani ketika mengakses layanan di lembaga seperti lapas serta rutan.

BERITA REKOMENDASI