Bank Magelang Bantu Pembiayaan Kredit Sanitasi

Editor: Ivan Aditya

MAGELANG, KRJOGJA.com – Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) menggandeng PD BPR Bank Magelang (Bank Magelang) membantu pembiayaan kredit sanitasi. Kredit yang memiliki suku bunga rendah ini ditujukan bagi masyarakat Kota Magelang yang belum memiliki akses sanitasi layak.

Penandatanganan perjanjian kerjasama program mikro kredit antara PD BPR Bank Magelang ini dengan Disperkim Kota Magelang juga telah dilakukan di Hotel Atria Magelang. Dikatakan Hery Nurjianto, besaran bunga untuk kredit sanitasi sekitar 0,7 persen per bulan dengan jangka waktu maksimal selama 2 tahun. "Besaran bunga ini masih lebih rendah dibanding kredit-kredit lainnya," kata Direktur Utama Bank Magelang Hery Nurjianto, Sabtu (15/12/2018).

Dalam program ini, lanjutnya, pihaknya tidak membatasi plafon anggaran maupun besaran minimal dan maksimal pinjaman oleh warga. Besaran pinjaman nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga.

Kredit sanitasi baru pertama kali dilaksanakan di Kota Magelang. "Tujuannya adalah membantu pemerintah dalam mewujudkan akses sanitasi sehat, serta tercapainya Open Defecation Free (ODF) atau bebas BABS," tambahnya.

Wakil Walikota Magelang Dra Windarti Agustina secara terpisah mengatakan permasalahan akses sanitasi sehat dan layak merupakan problem yang membutuhkan perhatian bersama. Dirinya pun meminta Bank Magelang membantu pemerintah dengan menyediakan kredit ringan bagi warga yang ingin mengajukan pinjaman untuk membangun akses sanitasi.

"Sehingga problem buang air besar sembarangan (BABS), yang menjadi salah satu dampak sanitasi tidak layak, bisa diselesaikan," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperkim Kota Magelang Handini Rahayu menambahkan program kredit sanitasi ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu. Pemerintah selama ini memiliki program penyediaan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), baik dengan anggaran APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Provinsi, maupun bantuan pemerintah pusat.

Hanya saja prasarana IPAL tersebut hanya menyambung hingga depan rumah warga, tidak sampai ke dalam rumah. "Untuk sambungan dari luar sampe ke dalam rumah, warga harus swadaya. Sehingga, masyarakat yang tidak mampu itu masih butuh dukungan dana," kata Handini. (Tha)

BERITA REKOMENDASI